KSPI: Jika Pabrik Semen Baru Dibangun, Buruh Terancam PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru.

Menurut dia, bila pabrik semen baru tetap didirikan, maka banyak buruh yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebab, berlebihnya pasokan semen ketimbang adanya permintaan akan bahan tersebut yang menyebabkan harga jual semen lesu.

Selain itu, adanya pembangunan pabrik semen yang baru juga akan berdampak terhadap pekerja di pabrik yang lama.

"Kalau ini dibiarkan, ribuan buruh di industri semen dalam waktu dekat ini terancam PHK. Karena keberadaan pabrik-pabrik semen yang baru mengancam keberadaan semen-semen yang ada. Sebab saat ini saja pabrik semen yang produksinya sudah over capacity di tengah permintaan pasar yang melempem," ujar Said. melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (DPN FSP ISI) Kiki Warlansyah mempertanyakan urgensi pendirian pabrik semen baru di Kalimantan Timur.

Menurut kajian FSP ISI, saat ini di Indonesia tidak diperlukan pendirian pabrik semen baru dengan beberapa alasan.

Pertama, pada tahun 2020, kondisi industri semen nasional mengalami penambahan tiga pabrik baru sehingga kapasitas produksi semen nasional menjadi 117 juta ton.

Dengan kapasitas produksi sebesar ini, terjadi oversupply sebesar 42 juta ton.

Kedua, di Pulau Kalimantan saat ini telah berdiri dua pabrik semen dan satu grinding plant dengan total kapasitas produksi 7,3 juta ton.

Sementara konsumsi di Pulau Kalimantan sebesar 4,4 juta ton, sehingga saat ini saja masih terjadi oversupply sebesar 2,9 juta ton

Ketiga, di Pulau Sulawesi saat ini telah berdiri tiga pabrik semen, dengan total kapasitas produksi mencapai 13,8 juta ton.

Sementara konsumsi di Pulau Sulawesi hanya mencapai 6,1 juta ton sehingga mengalami oversupply sebesar 7,7 juta ton.

"FSP ISI tidak anti investasi, akan tetapi pendirian pabrik baru di tengah kondisi oversupply, bukan pilihan yang bijak untuk pengembangan investasi saat ini," jelas Kiki.

Dengan adanya oversupply, menyebabkan penutupan sebagian pabrik existing (utilitas rendah) dan berdampak pada bertambahnya kasus PHK yang sudah terjadi saat ini.

Imbas yang lain adalah terjadi defisit keuangan perusahaan yang mengakibatkan gagal bayar investasi perbankan.

Jika hal ini dibiarkan, khawatir akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, kepercayaan investor di Indonesia akan berkurang, dan kekhawatiran industri semen nasional mengalami nasib yang sama dengan industri baja nasional yang saat ini berada dalam kondisi sulit.

"FSP ISI mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian pabrik semen baru sampai tahun 2030 demi kejayaan industri semen nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Kiki.