Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Bos OJK Kerja dari Bali, Kawal Ketat Kelancaran Penyaluran Kredit Bank

Hal ini terungkap melalui sebuah video yang diunggah Instagram @ojkindonesia pada Minggu (30/5/2021). Video tersebut diunggah dengan judul “Bersama Bangun Optimisme Pemulihan Ekonomi Bali.”

“Sobat OJK, untuk mendorong pemulihan ekonomi Bali, OJK melakukan kunjungan kerja dengan komisi XI DPR RI berdiskusi dan memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi di Bali agar dapat segera bangkit. Kunjungan ini juga merupakan salah satu program #OJKworkfromBali,” tulis akun @ojkindonesia dalam keterangannya.

Dijelaskan juga bahwa penyaluran kredit pariwisata baru di Bali dari Bank Himbara dan BPD selama Maret 2020-April 2021 mencapai sebesar Rp 511,61 miliar.

Selain itu, penyaluran kredit dari Penempatan Uang Negara (PUN) di Bali sebesar Rp 7,7 triliun dengan target/potensi penyaluran di akhir 2021 sebesar Rp 8,16 triliun.

“Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali, OJK mendorong perluasan ekosistem digital untuk pelaku usaha UMKM yang terintegrasi,” tulisnya.

“OJK juga mendorong vaksinasi massal industri jasa keuangan di Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso @wimboh.ojk saat kunjungan kerja bersama komisi XI DPR RI di Bali,” sambungnya.

Dalam video yang diunggah, Wimboh juga menjelaskan perihal pelaku usaha yang mencoba mengajukan kredit perbankan. Ia menyebut, terdapat total pengajuan kredit sebesar Rp 890,47 miliar yang saat ini masih dalam proses.

“Pengajuannya ini sebagian masih dalam proses. Ini suatu hal yang positif sehingga sudah ada penambahan sebesar Rp 511,61 miliar (yang sudah disalurkan),” kata Wimboh.

Wimboh menegaskan, kedatangannya ke Bali adalah untuk mengawal setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan OJK terkait perbankan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di Bali.

“Alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Jadi sudah beberapa hal yang tadinya gak jelas menjadi jelas. Bank-bank sudah ada juklaknya, kantor pusat sudah mengeluarkan juknis bahwa ini harus diberikan kredit, caranya bagaimana dan sebagainya,” tandasnya.

“Dan penjaminan sudah dinaikkan jadi 80 persen untuk korporasi. Nah ini tinggal terus kita lakukan tracking dan beberapa kebijakan penyempurnaan tetap akan kita lakukan kalua itu diperlukan,” sambungnya.

https://money.kompas.com/read/2021/05/30/182309326/bos-ojk-kerja-dari-bali-kawal-ketat-kelancaran-penyaluran-kredit-bank

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+