Salin Artikel

86 Persen Subsidi Elpiji 3 Kg Dinikmati Pejabat Negara hingga Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti masih tidak akuratnya data penerima subsidi listrik hingga subsidi elpiji 3 kilogram.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, penerima subsidi kerap tidak tepat sasaran.

Banyak ditemukan pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi tetapi tidak menerimanya.

Sebaliknya, pihak yang tidak berhak seperti pejabat pemerintah hingga anggota DPR justru menerima subsidi tersebut.

Padahal, subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dalam kelompok 40 persen terbawah.

"Sebanyak 86 persen (subsidi elpiji) dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu termasuk yang ikut menikmati para pejabat pemerintah, anggota DPR, dan kelompok masyarakat yang mampu lainnya," kata Said dalam Rapat Banggar bersama Menteri Keuangan, Senin (31/5/2021).

Said menuturkan, melencengnya penerima subsidi terjadi karena lemahnya validitas data, pengendalian harga, hingga pengendalian volume.

Tercatat masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik.

Begitu pula dengan subsidi elpiji 3 kilogram, hanya 30 persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22 persen dari subsisi elpiji.

Sisanya diterima oleh masyarakat yang justru masuk dalam kelas sosial lebih tinggi.

"Jadi masih terdapat eksekusi error dan inklusion error dalam realisasi pemberian subsidi. Makanya kompensasi tidak boleh ada lagi. Masa saya bayar listrik ternyata ada kompensasi, dibantu pemerintah itu kan lucu juga," beber Said.

Sebelumnya, Banggar sudah mendiskusikan kemungkinan subsidi elpiji 3 kilogram bersifat komoditas diganti dengan bantuan perorang alias bantuan nontunai.

Reformasi bantuan ini diharapkan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi moral hazard di lapangan.

Tak bisa dipungkiri, bantuan subsidi elpiji 3 kilogram kerap dioplos sehingga subsidi selalu naik tiap tahun dan menjadi beban fiskal.

Said mengimbau, skema subsidi elpiji 3 kilogram ini memang lebih baik diubah menjadi subsidi berbasis orang.

Agar lebih tepat sasaran, pemberian subsidi harus disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah diperbarui.

"Kompensasi LPG juga lebar. Saya lebih baik (subsidi) Rp 22.000 tapi tepat sasaran, dari pada Rp 15.000 harusnya tertutup tapi terbuka, jebol APBN kita. Berarti yang ngoplos itu untungnya luar biasa ya? Mak, kenapa saya enggak jadi distributor aja?," seloroh Said beberapa waktu lalu.

https://money.kompas.com/read/2021/05/31/144805426/86-persen-subsidi-elpiji-3-kg-dinikmati-pejabat-negara-hingga-anggota-dpr

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

Whats New
Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Work Smart
Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Whats New
Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Work Smart
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Work Smart
Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Whats New
Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Whats New
Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Whats New
Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Whats New
Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Work Smart
Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.