Prabowo Minta Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadriliun, Berapa Triliun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah menyiapkan proposal dana APBN untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia.

Hal itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Dana untuk pemenuhan peremajaan alutsista negara itu setara dengan Rp 1,7 kuadriliun. Kuadriliun sendiri merupakan istilah jumlah nominal nol untuk memudahkan penyebutan.

Jumlah kuadriliun adalah nominal yang sangat fantastis. Sehingga perlu istilah untuk memudahkan mengucapkannya, terutama dalam perhitungan mata uang dunia seperti dollar AS atau Euro.

Dikutip dari laman kamus internasional Merriam Webester, Selasa (1/6/2021), 1 kuadriliun setara dengan angka 1 diikuti dengan angka 0 berjumlah 15.

Dengan kata lain, 1 kuardriliun adalah 1.000.000.000.000.000 alias 1.000 triliun. Sehingga angka Rp 1,7 kuadriliun berarti sama dengan Rp 1.700 triliun.

Namun yang jadi catatan, beberapa negara menerapkan standar berbeda terkait jumlah bilangan nol dalam kuadriliun, Inggris contohnya.

Di sistem numerasi Inggris, kuadriliun berarti jumlah nol adalah 24, yang artinya setara dengan septilium di Amerika Serikat.

Usulan Menhan Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS atau setara Rp 1,7 kuadriliun.

Namun, nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan Rodon Pedrason.

"Jumlah anggaran untuk alutsista itu rahasia negara, tetapi angka yang disebutkan Rp 1,750 kuadriliun itu bukan itu," kata Rodon, dikutip dari Kompas.id.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam Rancangan Perpres tersebut.

Sementara itu dikutip dari Antara, Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:

a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS

b. Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS

c. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.