Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Komisi IV DPR Minta BPUM UMKM Dilanjutkan hingga Tahun 2022

Hal ini dinilai penting, karena menurut Martin pertumbuhan ekonomi yang positif itu didukung oleh tingginya tingkat konsumsi dan daya beli di tengah masyarakat.

“Saya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih belum seoptimis yang kita perkirakan,” kata Martin usai memimpin rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Komisi VI DPR RI, Rabu (2/6/2021).

Martin menilai, kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyaluran Bantuan Produktif UMKM seiring pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 saat ini sudah sangat baik.

Namun, mengingat tidak bisa dipastikannya pandemi Covid-19 akan berakhir, maka program bantuan tersebut dianggap masih penting tetap dilakukan hingga tahun 2022 mendatang.

“Kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM cukup baik ya, apalagi di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19 ini. Tapi kita juga melihat, ada prediksi-prediksi ekonomi yang saya pikir harus kita lihat secara secara lebih tepat,” ujar dia.

Menurut Martin, rencana pemerintah menyudahi Bantuan Produktif lantaran anggapan atau prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2021akan positif perlu dikaji ulang. Adapun kejanggalan yang menjadi tanda tanya, adalah tutupnya beberapa peritel besar, seperti Giant dan Matahari.

“Karena, program Banpres untuk usaha mikro itukan diperpendek dengan anggapan atau asumsi, pada paruh ketiga tahun ini pertumbuhan ekonominya positif. Pada saat yang sama kita juga melihat banyak ritel yang tutup. Ini kan aneh, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tapi retail-nya tutup,” ungkap dia.

Martin berharap, Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memanfaatkan penyaluran bantuan tersebut untuk menyusun basis data. Menurut dia, selama ini basis data Kemenkop UMKM masih lemah, karena tersebar di berbagai kementerian.

“Selama ini basis data UMKM itu tidak kuat, tersebar di berbagai Kementerian sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat kalau tanpa data itu, dan akhirnya kira-kira. Jadi sudah di wanti-wanti dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data,” tegas dia.

https://money.kompas.com/read/2021/06/02/210400926/komisi-iv-dpr-minta-bpum-umkm-dilanjutkan-hingga-tahun-2022

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke