Salin Artikel

Soal Tax Amnesty, Kemenkeu: Seyogianya Memang Tidak Diberikan Terlalu Sering...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II.

Teranyar, program tersebut sudah masuk dalam pokok substansi reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan tahun 2022.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan bahwa program tax amnesty yang bakal dikeluarkan akan berbeda dari program pengampunan pada tahun 2016.

Dia sepakat bahwa tax amnesty seperti tahun 2016 memang tidak bisa terlalu sering diberikan oleh penguasa.

"Prinsipnya pemerintah komitmen betul bahwa amnesti pajak seyogianya memang tidak diberikan terlalu sering," kata Yustinus dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis (3/6/2021).

Yustinus menuturkan, program relaksasi ini nantinya bakal lebih diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak secara sukarela.

Kemenkeu akan memberikan relaksasi kepada wajib pajak yang ingin patuh tetapi masih khawatir, gamang, dan berat karena sanksi yang ditetapkan.

"Tapi yang coba-coba tidak boleh difasilitasi. Karena kita instrumennya cukup efektif dan banyak, kita akan gunakan itu dengan lebih terukur. Itu yang dirancang Kemenkeu saat ini," sebut Yustinus.

Penjelasan detail bakal dibahas ketika membahas revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama DPR RI sesuai agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

"Tapi, pada intinya kita semua ingin fokus bagaimana peningkatan kepatuhan sukarela itu dilakukan. Bukan yang memberikan amnesti seperti 2016. Wacana tax amnesty kami serahkan nanti pembahasan dengan DPR," pungkas Yustinus.

Sementara berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, kesempatan tax amnesty diberikan dalam dua poin atau opsi.

Poin pertama, pembayaran PPh dengan tarif lebih tinggi dan tarif tertinggi pengampunan pajak atas pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam pengampunan pajak.

Kemudian, poin kedua adalah pembayaran PPh dengan tarif normal atas pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan OP tahun pajak 2019.

"Tanpa pengenaan sanksi dan diberikan tarif yang lebih rendah apabila harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN)," tulis paparannya.

https://money.kompas.com/read/2021/06/03/154047926/soal-tax-amnesty-kemenkeu-seyogianya-memang-tidak-diberikan-terlalu-sering

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan 'Leap'

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan "Leap"

Whats New
Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.