Salin Artikel

Lewat ULD, Kemenaker Buktikan Penyandang Disabilitas Miliki Etos Kerja Baik

KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif.

Upaya tersebut akan dibuktikan Kemnaker melalui unit layanan disabilitas (ULD). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker Suhartono.

“Penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak. Lebih dari itu, mempekerjakan mereka mampu memberikan benefit atau nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan,” ujar Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Keuntungannya, lanjut dia, perusahaan akan dianggap sebagai entitas yang berkomitmen mewujudkan dunia kerja inklusif dalam penghormatan asas kesetaraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis.

Melalui rakor itu, Kemenaker berupaya melakukan percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Adapun tujuannya untuk mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Suhartono menjelaskan, berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) dan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi, kabupaten dan kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total tenaga kerja yang bekerja.

Dari data tersebut, ia mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. 

“Mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” ucap Suhartono.

Ia menambahkan, pemerintah bahkan diwajibkan mendukung dan mengapresiasi dunia usaha yang mempekerjakan para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016.

Suhartono pun berharap, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk dapat memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan lapangan kerja untuk para penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, imbuhnya, perusahaan diharapkan pula bisa semakin terbuka untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

"Saat ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi atau peralatan kerja. Hal ini guna membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," kata dia.

Terkait rakor, ia berharap percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas.

“Tujuannya agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar kesetaraan,” imbuh Suhartono.

Diperlukan diseminasi informasi

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan.

Diseminasi tersebut ditujukan kepada pemda dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda agar menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah," ujar Nora.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh disnaker provinsi dan kabupaten atau kota.

Penyelenggaraan itu juga membutuhkan kerja sama lintas sektor sesuai dengan laporan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020.

Lebih lanjut Nora menambahkan, rakor digelar untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui layanan ketenagakerjaan secara inklusif.

Rakor merupakan bentuk peningkatan kesadaran untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi," kata Nora.

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut turut dihadiri beberapa pejabat daerah, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan 40 peserta secara luar jaringan (luring).

Hadir pula peserta sebanyak 215 orang secara daring yang terdiri dari Sekda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Disnaker, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Provinsi Jabar.

https://money.kompas.com/read/2021/06/03/204138826/lewat-uld-kemenaker-buktikan-penyandang-disabilitas-miliki-etos-kerja-baik

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

Whats New
Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Whats New
Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Whats New
Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Whats New
Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Whats New
Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.