Salin Artikel

Begini Cara Hitung Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com – Di saat pandemi banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),

Bila karyawan terkena PHK, maka perusahaan wajib memberikan pesangon kepada yang bersangkutan.  Nah bagaimana cara menghitung pesangon PHK tersebut?

Pemerintah sudah menerbitkan aturan terkait dengan pesangon buruh atau pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

Terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja l, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, Pasal 40 ayat (2) mencantumkan ketentuan pembayaran pesangon sebagai berikut:

Pasal 43 juga menyebutkan, perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan.

Ketentuan pengurangan pesangon juga bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambilalihan perusahaan yang mengakibatnya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2).

Di sisi lain, pekerja juga bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3).

Terkait dengan uang penghargaan masa kerja, adapun perhitungannya, sebagai berikut:

  • Masa kerja 3 tahun atau lebih tetap kurang dari 6 tahun menerima 2 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun menerima 3 bulan upah
  • Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun menerima 4 bulan upah
  • Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun menerima 5 bulan upah
  • Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun menerima 6 bulan upah
  • Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun menerima 7 bulan upah
  • Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun menerima 8 bulan upah
  • Masa kerja 24 tahun atau lebih menerima 10 bulan upah

Demikian besaran pesangon PHK berdasarkan omnibus law atau UU Cipta Kerja.

https://money.kompas.com/read/2021/06/04/105546226/begini-cara-hitung-pesangon-phk-berdasarkan-uu-cipta-kerja

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Whats New
Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Smartpreneur
PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

Whats New
Kredit Macet 'Fintech P2P Lending' TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung 'Lender'

Kredit Macet "Fintech P2P Lending" TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung "Lender"

Whats New
STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

STAR AM Gandeng Bank Sinarmas Jadi Mitra untuk Pasarkan Produk Reksa Dana Terproteksi

Whats New
Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

Whats New
Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Whats New
SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

Spend Smart
Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

Whats New
Waspadai 'Pig Butchering', Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Waspadai "Pig Butchering", Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Whats New
BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

Whats New
Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Whats New
Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.