Salin Artikel

PPN Naik 12 Persen, Pengusaha: Bisa Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

Pemerintah bakal menyiapkan skema multitarif PPN, yakni pengenaan pajak yang lebih rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang biasa dibeli kelas menengah atas.

Meski baru pembahasan, kenaikan tarif pajak 12 persen mendapat sorotan dari pelaku industri.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan tarif pajak mencapai 12 persen perlu momentum yang tepat.

Pasalnya, kenaikan tarif akan menaikkan biaya operasional perusahaan, yang notabene sudah sulit saat menghadapi pandemi Covid-19. Biaya operasional yang dimaksud adalah pembelian bahan baku yang terkena PPN.

"Kenaikan bahan baku akan menaikkan harga produk. Dampaknya bisa daya beli masyarakat berpotensi menurun dan akan menyumbang inflasi," kata Sarman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

PPN yang ditanggung konsumen ini dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab saat ini, konsumsi rumah tangga masih tumbuh minus meski kenaikan PPN hanya 2 persen.

"Kondisi ekonomi kita masih di zona resesi perlu pertimbangan matang pemerintah. Perlu pertimbangan dan kehati-hatian," beber Sarman

Memang kata Sarman, ketika ekonomi pulih pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara dengan menaikkan jumlah wajib pajak atau membuat kebijakan baru.

Namun, momentum kenaikan tarif PPN ini perlu dipertimbangkan lagi secara matang.

"Menurut hemat kami momentumnya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh pemerintah. Dan pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak, di satu sisi kondisi ekonomi kita masih posisi resesi," ucap Sarman.


Berdasarkan draft RUU KUP, pemerintah akan mengenakan tarif berbeda pada setiap barang/jasa. Tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.

Tarif yang berbeda bisa saja dikenakan pada penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar/dalam daerah pabean.

Pemerintah juga menetapkan tarif PPN sebesar 0 persen untuk ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

"Kita ingin justru memberikan dukungan bagi akses publik terhadap barang-barang yang dibutuhkan, yang selama ini mungkin dikenai pajak 10 persen, nanti bisa dikenai pajak 5 persen atau 7 persen," kata Yustinus dalam diskusi Infobank secara virtual, Kamis (3/6/2021).

https://money.kompas.com/read/2021/06/08/131000726/ppn-naik-12-persen-pengusaha--bisa-berdampak-ke-daya-beli-masyarakat-

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Whats New
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Whats New
Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Whats New
Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Whats New
Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Whats New
Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Work Smart
BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

Whats New
Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Whats New
OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

Whats New
UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

Whats New
IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

Whats New
Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Indra Karya untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Indra Karya untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Ekonom: Pemerintah Jangan 'Over Regulated' terhadap Keuangan Digital

Ekonom: Pemerintah Jangan "Over Regulated" terhadap Keuangan Digital

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.