Wamen BUMN: Penyakit Masa Lalu Garuda Indonesia, Sewa Banyak Pesawat dan Mahal

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, salah satu permasalahan mendasar pada maskapai ini adalah terlalu banyak menyewa pesawat dengan harga yang mahal. Ia bilang, "penyakit" Garuda Indonesia di masa lalu ini menimbulkan permasalahan jangka panjang.

"Memang jenis pesawat yang di sewa di masa lalu itu terlalu banyak dan sewanya kemahalan. Ini tentunya penyakit masa lalu Garuda, di mana cost structure-nya (struktur biaya) jauh melebihi dari maskapai-maskapai sejenis," ungkapnya dalam acara Business Talk Kompas TV, Selasa (8/6/2021).

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, persoalan penyewaan pesawat yang membebani kinerja perusahaan ini, semakin diperparah ketika pandemi Covid-19. Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun membuat penerbangan penumpang anjlok, sehingga semakin membawa Garuda Indonesia ke kondisi krisis keuangan.

Penundaan pembayaran kewajiban pun sudah berlangsung sepanjang masa pandemi ini, baik ke pihak swasta terutama perusahaan penyewa pesawat atau lessor, maupun ke BUMN lainnya seperti Angkasa Pura dan Pertamina.

"Tentunya dengan kondisi Covid-19, pendapatan (Garuda Indonesia) menurun dan kondisi ini sudah berjalan setahun lebih. Oleh karena itu, memang selama ini yang dilakukan adalah penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya, kalau kami mau jujur, dari dulu sudah banyak yang enggak dibayar kewajibannya," imbuh dia.

Beberapa waktu belakangan kondisi Garuda Indonesia memang semakin memburuk, lantaran lessor yang ditunda pembayarannya akhirnya menarik pesawat. Sehingga tak aneh jika sempat beredar di media sosial tentang perubahan call sign di pesawat Garuda Indonesia dari PK (Indonesia) menjadi VQ (Bermuda).

Ia mengungkapkan, saat ini memang sudah banyak pesawat Garuda Indonesia yang di grounded oleh para lessor dan tidak bisa lagi di pakai. Sehingga saat ini maskapai pelat merah tersebut beroperasi dengan jumlah pesawat yang minimum.

"Jadi lessor ini punya hak buat grounded pesawat yang tidak di bayar kewajiban leasing-nya. Saat ini sudah banyak pesawat yang di-grounded oleh lessor-lessor ini, sehingga saat ini Garuda beroperasi minimum dengan 50 pesawat," ungkapnya.

Kondisi kritis tersebut membuat Kementerian BUMN memutuskan mengambil tindakan drastis dengan melakukan restrukturisasi utang secara dalam. Sebab jika tidak, Garuda Indonesia akan berhenti beroperasi karena arus kas (cash flow) yang sangat terbatas, bahkan minus setiap bulannya.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, beban biaya Garuda Indonesia mencapai 150 juta dollar AS per bulan, namun pendapatan yang dimiliki hanya 50 juta dollar AS. Artinya perusahaan merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.

"Jadi sekarang kami sedang lakukan kajian-kajian, dan melibatkan para adviser bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kami lakukan bersama kreditur dan lessor," kata Tiko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, selain memang terpengaruh pandemi Covid-19, persoalan lain dari krisis keuangan Garuda Indonesia adalah terkait lessor. Saat ini maskapai bekerja sama dengan 36 lessor, yang sebagian diantaranya terlibat kasus korupsi dengan manajemen lama.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ujar Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Menurut Erick, pemetaan diperlukan untuk mengetahui lessor yang bertindak nakal guna dilakukan negosiasi yang tepat. Di sisi lain, Erick meyakini sejumlah lessor juga telah bekerja sama dengan jujur.

Kendati demikian, harga penyewaan pesawat yang dipatok oleh lessor yang sekalipun tidak terlibat korupsi, menurut Erick terasa tetap mahal di kondisi saat ini. Sehingga, negosiasi pada tipe lessor ini juga sangat diperlukan.

"Kami juga mesti jujur, ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu, tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi. Itu yang kami juga harus negosiasi ulang. Nah beban terberat saya rasa itu," ucapnya.