Salin Artikel

PPN Mobil Diskon tapi Sembako Dipajaki, Sri Mulyani: Teknik Hoaks yang Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa sebal ketika isu PPN sembako disangkutpautkan dengan diskon PPnBM untuk mobil yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dua topik yang dikaitkan itu mengundang stigma negatif kepada pemerintah, seolah tak memihak rakyat kecil.

"Dan akan dibentur-benturin seolah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki, itu kan teknik hoaks yang bagus banget memang," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini juga menyayangkan, konteks perpajakan yang muncul ke publik hanya sepotong-sepotong.

Hal itu membuat pemerintah seolah tak mendukung pemulihan ekonomi.

Padahal saat ini, APBN digelontorkan secara masif untuk rakyat, seperti subsidi kuota internet, bantuan sosial, bantuan usaha UMKM, insentif perpajakan, biaya vaksinasi dan isolasi, hingga bantuan lainnya.

Pemerintah pun sama sekali belum membahas PPN sembako hingga PPN sekolah yang masuk dalam Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama DPR.

"Seolah-olah sekarang (sembako) sudah naik, padahal enggak ada. Yang terjadi justru rakyat itu sekarang menikmati seluruh apa yg dibilang belanja dan bantuan pemerintah dan insentif perpajakan, mereka enggak bayar PPh 21, PPN ditunda atau direstitusi, PPh 25 dikurangi, bahkan kita memberikan diskon 25 persen untuk PPh masanya," beber Sri Mulyani.

Dia lantas menegaskan, kebijakan apapun yang diambil Kementerian Keuangan akan didiskusikan terlebih dahulu dengan DPR, apalagi yang skalanya menyangkut orang banyak termasuk PPN.

"Enggak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu, jawaban yang paling mantap. Enggak mungkin itu. Jangankan pajak yang PPN, wong cukai aja kita harus diskusi yang lama banget," pungkas Sri Mulyani.

Mengutip draft RUU, sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batu bara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

https://money.kompas.com/read/2021/06/11/083631726/ppn-mobil-diskon-tapi-sembako-dipajaki-sri-mulyani-teknik-hoaks-yang-bagus

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Kembali Ditutup Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

IHSG Kembali Ditutup Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

Whats New
Hingga Oktober 2022, RMKE Catat Pertumbuhan Penjualan Batu Bara 51,38 Persen

Hingga Oktober 2022, RMKE Catat Pertumbuhan Penjualan Batu Bara 51,38 Persen

Whats New
Mastercard Edukasi Masyarakat untuk Dorong Keterampilan Digital

Mastercard Edukasi Masyarakat untuk Dorong Keterampilan Digital

Rilis
Pengusaha: Kenaikan UMP yang Berlebihan Akan Berdampak Buruk ke Pelaku Usaha

Pengusaha: Kenaikan UMP yang Berlebihan Akan Berdampak Buruk ke Pelaku Usaha

Whats New
Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 di 33 Provinsi

Whats New
Perlukah Indonesia Buka Keran Impor Beras?

Perlukah Indonesia Buka Keran Impor Beras?

Whats New
'Green Banking' Dinilai Bisa Jaga Ketahanan Perbankan, Seperti Apa Perannya?

"Green Banking" Dinilai Bisa Jaga Ketahanan Perbankan, Seperti Apa Perannya?

Whats New
Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Kementan soal Stok Beras Melimpah

Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Kementan soal Stok Beras Melimpah

Whats New
Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Whats New
Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Whats New
Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Whats New
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Whats New
Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Whats New
Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Whats New
Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.