Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pengenaan Bea Masuk Garmen Impor Diminta Tak Pukul Rata Semua Produk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias safeguard untuk produk garmen impor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau, tarif bea masuk untuk produk garmen impor itu sebaiknya tidak dipukul rata alias perlu ada pengecualian.

“Menurut saya tetap bisa dilakukan pengecualian dengan tidak memberikan safeguard untuk yang merek-merek branded. Apalagi untuk yang menjadi komplemen untuk produk-produk lokal,” ujar Enny dalam siaran pers, Jumat (11/6/2021).

Menurut Enny, produk impor dengan merek global memiliki spesifikasi tersendiri dan mempunyai segmentasi pasar untuk kalangan berpendapatan tinggi.

Jika produk-produk ini dikenakan safeguard, maka harga-harga barang tersebut semakin melambung tinggi di pasaran.

“Nah, itu tentu menyebabkan barang-barang branded tadi menjadi mahal, sehingga orang akan memilih membelinya justru ke luar negeri, seperti ke Singapura dan sebagainya,” imbuh Enny.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa menambahkan, garmen merek global adalah komplimen untuk produk lokal.

Dia merasa tak tepat jika garmen merek global disamaratakan dan disebut membuat industri garmen dalam negeri tertekan, karena keduanya memiliki pasar yang berbeda.

“Yang menjadi pesaing kita adalah garmen produk import massal atau generic, karena produk itu dijual dengan harga sangat murah, sehingga mematikan garmen lokal,” terang Handaka.

Karena itu ia menyayangkan jika pemerintah memukul rata garmen impor.

Hal ini, menurut Handaka, akan membuat daya saing Indonesia dengan negara di kawasan menjadi berkurang.

Kelengkapan produk yang tersedia di dalam negeri akan kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

“Jika tidak tersedia secara lengkap di dalam negeri, maka akan ada perbedaaan besar dengan harga di misalnya Singapura dan Bangkok. Jika demikian, maka orang Indonesia nantinya akan pilih belanja ke luar negeri,” pungkas dia.

https://money.kompas.com/read/2021/06/11/092224226/pengenaan-bea-masuk-garmen-impor-diminta-tak-pukul-rata-semua-produk

Terkini Lainnya

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke