Salin Artikel

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku tak setuju terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/6/2021).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pengenaan pajak bagi sektor pendidikan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," kata dia.

Misbakhun pun mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari gagasan lain dalam rangka meningkatkan tax ratio dan penerimaan pajak RI tanpa menerapkan PPN pada sembako dan jasa pendidikan.

"Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Menteri Keuangan yang punya banyak penghargaan," ungkapnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," ucap dia.

Selain itu, lanjut Misbakhun, penerapan PPN untuk sembako dan jasa pendidikan tak sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi yang dia nilai pro rakyat kecil.

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk bahan pokok/sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah. Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.
Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

https://money.kompas.com/read/2021/06/12/203000926/soal-ppn-sembako-komisi-xi-dpr--tarik-dan-revisi-isi-ruu-kup

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Whats New
Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Whats New
KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

Whats New
Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Whats New
Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Whats New
Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

BrandzView
Biden Tak Akan 'Lockdown', Wall Street Menghijau

Biden Tak Akan "Lockdown", Wall Street Menghijau

Whats New
Durasi Karantina Diperpanjang, Sandiaga Uno: Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Durasi Karantina Diperpanjang, Sandiaga Uno: Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Whats New
Pelita Air Lirik Penerbangan Berjadwal Rute Domestik

Pelita Air Lirik Penerbangan Berjadwal Rute Domestik

Whats New
[POPULER MONEY] Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok | Alasan Pemerintah Tak Berlakukan 'Lockdown'

[POPULER MONEY] Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok | Alasan Pemerintah Tak Berlakukan "Lockdown"

Whats New
Airbus A-400M Atlas atau Hercules C-130 J

Airbus A-400M Atlas atau Hercules C-130 J

Whats New
Luhut Minta Nadiem Masukan Kurikulum Cinta Produk dalam Negeri

Luhut Minta Nadiem Masukan Kurikulum Cinta Produk dalam Negeri

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.