Komisaris Pelindo I Sebut Pihak-pihak yang Kerap Terlibat Pungli di Pelabuhan

Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I Irma Suryani Chaniago mengatakan, praktik pungli di berbagai pelabuhan sudah terjadi dalam waktu yang lama, dan melibatkan banyak pihak.

“Termasuk aparat, pengguna jasa hingga level terbawah yaitu penjaga pintu masuk pelabuhan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, praktik pungli semula berasal dari uang tip yang kerap diberikan oleh supir truk atau kontainer. Tip tersebut menjadi suatu kebiasaan, yang membuat aktivitas bongkar muat bisa diperlambat tanpa adanya ‘pelicin’ tersebut.

“Padahal pelabuhan melakukan semua gerakan lift on dan lift off, sudah terstruktur melalui sistem IT yang terintegrasi. Jadi tanpa harus diberi tip pun sebenarnya kontainer yang keluar masuk sudah di plan oleh perusahaan,” tuturnya.

Oleh karenanya, Ia menilai, penegakan hukum akan menjadi kunci hilangnya praktik-praktik tersebut, sehingga pada akhirnya akan menciptakan efisiensi di pelabuhan.

“Termasuk praktik pungli di titik-titik tertentu melalui oknum ‘Pak Ogah’ yang diduga bekerja sama dengan oknum penegak hukum,” ujar dia.

“Pasalnya banyak kejadian menunjukkan ketika terjadi aksi premanisme dan pemalakan terhadap sopir di jalanan, di lokasi yang sama aparat keamanan justru diam tidak bereaksi,” tambahnya.

Irma meminta kepada pihak penegak hukum untuk melakukan pemberantasan praktik pungli secara seksama dan melibatkan berbagai stake holders.

"Aparat penegak hukum harus duduk bersama dengan pelaku usaha pelabuhan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda maupun Polres dan jajarannya untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Instruksi tersebut, menyusul adanya permintaan langsung lewat telepon dari Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat," kata Sigit dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (11/6/2021).