Jadi Kontroversi, Berapa Utang Pemerintah di Era Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertambahan total utang pemerintah, baik itu utang dalam negeri maupun utang yang ditarik dari luar negeri, selalu jadi polemik di Tanah Air.

Teranyar, pemerintah menarik utang baru dari Bank Dunia sebesar Rp 13 triliun. Pinjaman dari lembaga donor internasional itu dipakai untuk peningkatan layanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Lalu berapa sebenarnya total utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini masuk di periode kedua pemerintahannya?

Dikutip dari APBN KiTa yang secara rutin dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 adalah tercatat sebesar 6.527,29 triliun.

Dengan utang sebesar itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini yakni sudah menembus 41,18 persen.

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang di level 60 persen terhadap PDB. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan atau utang diklaim pemerintah masih dalam batas yang aman.

"Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel, dan oportunistik, serta terukur dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tulis Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa 2021.

Dari total utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 6.527,29 triliun itu, paling besar dikontribusi dari utang yang diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.661,54 triliun atau sebesar 86,74 persen dari total utang pemerintah.

Lebih rinci, utang pemerintah dari SBN itu terdiri dari utang yang ditarik dari dalam negeri sebesar Rp 4.392,96 triliun.

Kemudian utang pemerintah dalam bentuk valutas asing atau valas senilai Rp 1.268,58 triliun.

Baik utang SBN domestik maupun berbentuk valas, diterbitkan dalam dua jenis, yakni pertama dari Surat Utang Negara (SUN) dan kedua dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang luar negeri

Berikutnya adalah utang pemerintah dari pinjaman yang meliputi pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, commercial banks, dan suppliers.

Total pinjaman pemerintah Indonesia non-SBN itu per akhir April 2021 yakni sebesar Rp 865,74 triliun atau sebesar 13,26 persen dari total utang pemerintah saat ini.

Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,32 triliun, dan kedua yakni pinjaman luar negeri sebesar Rp 853,42 triliun.

"Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR dan lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," tulis Kementerian Keuangan.

Utang Bank Dunia

Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman baru sebesar 500 juta dollar AS yang diajukan pemerintah Indonesia. Utang baru dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Beberapa di antaranya yakni penambahan tempat isolasi pasien virus corona (Covid-19), tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga medis, lab pengujian, serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Selain itu, pinjaman dari Bank Dunia juga akan dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperluas program vaksinasi Covid-19.

Pada 10 Juli 2021 lalu, Bank Dunia juga sudah menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar 400 juta dollar AS.

Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021 yakni sudah mencapai sebesar 900 juta dollar AS atau setara dengan Rp 13,04 triliun (kurs Rp 14.480).

"Selain untuk mendukung vaksinasi gratis dari pemerintah, utang ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih baik dan memperkuat sistem pengawasan melalui pengujian dan pelacakan kasus-kasus baru Covid-19," jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi Bank Dunia.

Lanjut Budi, dana pinjaman juga akan dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan varian virus baru dari virus corona.

Masih dikutip dari laman Bank Dunia, pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa program vaksinasi gratis akan menjangkau 181,5 juta orang berusia dewasa.

Penggunaan utang

Utang baru dari Bank Dunia tidak akan dipakai untuk pengadaan vaksin baru, melainkan memperkuat sistem pencegahan dan mendukung pemberian layanan kesehatan secara keseluruhan.

Lebih rincinya, utang akan digunakan untuk tiga program. Pertama peningkatan pemberian layanan kesehatan, kedua pengawasan kualitas pengujian di laboratorium.

Ketiga dana akan dipakai meningkatkan komunikasi dan koordinasi tanggap darurat, termasuk dalam hal pengiriman vaksin.

Dengan memperkuat pengujian di lab diharapkan akan membantu Indonesia dalam mencegah penyebaran varian baru virus corona.

Sementara dana utang yang dipakai untuk koordinasi, diharapkan bisa membuat distribusi vaksin bisa lebih merata sesuai dengan prioritas yang adil.

“Utang ini akan membantu Indonesia memberikan vaksin yang aman dan efektif. Ini juga akan memperkuat ketahanan sektor kesehatan negara dan meningkatkan kapasitas respon di luar pandemi,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.

"Secara keseluruhan, dukungan dari Bank Dunia ini, bersama dengan dukungan dari mitra pembangunan internasional lainnya, akan memperkuat upaya pemerintah untuk membatasi dampak pandemi secara efisien dan meningkatkan sistem dan layanan kesehatan," tambah Kahkonen.