Pengakuan Sri Mulyani: Awalnya Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Orang Kaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemerintah semula tidak memberikan akses vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat kelas atas.

Vaksin Covid-19 yang dibiayai negara ini awalnya hanya diberikan kepada masyarakat kelas bawah dan rentan miskin.

Belum terwujud rencana itu, Presiden RI Joko Widodo langsung mengarahkan semua warga negara berhak atas vaksin gratis.

"Untuk kelas menengah ke atas mereka harus membayar untuk mendapat vaksin. Tapi Pak Presiden menetapkan semua orang harus mendapat vaksin secara gratis. Jadi ada banyak sekali hal teknis, bukan hanya sekadar punya uang," kata Sri Mulyani dalam webinar J-PAL SEA, Rabu (30/6/2021).

Bendahara Negara ini mengungkapkan, vaksin Covid-19 sangat rentan.

Untuk itu, pemerintah berupaya menghabiskan vaksin Covid-19 yang susah payah didapat sebelum vaksin tersebut rusak.

Salah satu kerentanannya adalah masa berlaku (expired date).

Vaksin yang telah didapat harus segera didistribusikan kepada masyarakat agar segera mencapai kekebalan komunal.

Belum lagi, pemerintah perlu mengajak warga supaya mau divaksin lantaran ada beberapa isu negatif yang beredar. Isu-isu tersebut cenderung dibalut isu politik, isu sosial, isu budaya, hingga isu agama.

"Kemudian ada jenis vaksin yang berbeda, dengan cara penyimpanan vaksin berbeda. Dan akan menjadi mimpi buruk logistik bila tidak ditangani dengan baik. Vaksin adalah barang rentan karena ada expired-nya," ungkap dia.

Di dalam negeri, Presiden RI Joko Widodo meminta suntikan dosis vaksin ditingkatkan menjadi 2 juta dosis per hari.

Pasalnya, selain menjaga protokol kesehatan, komunal menjadi urgen lantaran Indonesia saat ini memasuki gelombang kedua karena varian virus baru.

Sedangkan di ranah global, negara-negara G20 berkomitmen untuk memberikan akses vaksin kepada negara berpenghasilan rendah.

Diketahui, tak semua negara mampu mendapat akses vaksin seperti Indonesia.

"Kita tidak bisa mengatasi hal ini hanya secara nasional saja. Tidak ada satu negara pun yang mengklaim bisa selesaikan sendiri. Beberapa negara ingin memesan tapi tidak punya kesiapan fiskal," pungkas Sri Mulyani.