Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

PPKM Darurat, ASN Sektor Non-Esensial Wajib WFH 100 Persen

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) PANRB No. 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

SE ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Dalam SE tersebut diatur, pegawai ASN yang bekerja di sektor non-esensial di wilayah PPKM Darurat wajib menjalankan tugas kedinasan di rumah saja atau work from home (WFH) secara penuh atau 100 persen.

"Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," isi surat tersebut yang diteken Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Jumat (2/7/2021).

Untuk instansi pemerintah yang layanannya berkaitan dengan sektor bersifat esensial dimaksimalkan 50 persen bekerja di kantor.

Sementara, untuk layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, instansi pemerintah dapat menugaskan pegawainya untuk WFO maksimal seratus persen.

Meski ada pemberlakuan WHF secara penuh, instansi pemerintah harus tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

Namun, jika pegawai ASN terdapat alasan penting dan mendesak maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat secara selektif menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor.

Kegiatan layanan pemerintah pada sektor esensial dan kritikal berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat.

Lebih lanjut, demi menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, PPK diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.

Selain itu, PPK juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja. Dalam pemanfaatan teknologi ini, PPK perlu melakukan dalam tiga cara. Pertama, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur.

Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.

Ketiga, membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Selain itu, PPK juga bertanggung jawab dalam menjamin kualitas pelayanan publik selama masa PPKM Darurat.

https://money.kompas.com/read/2021/07/02/194517726/ppkm-darurat-asn-sektor-non-esensial-wajib-wfh-100-persen

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Rilis
PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

Whats New
Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Rilis
Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Whats New
Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Spend Smart
B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

B35 akan Diimplementasikan Besok, Menko Airlangga: Seluruhnya Sudah Siap

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+