PPKM Darurat, Ini Ragam Bansos yang Digelontorkan Pemerintah

Harapannya dengan bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama masa PPKM darurat.

Setidaknya, dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu ada tujuh program bansos 2021 yang dilanjutkan selama masa PPKM.

Berikut rangkumannya:

BLT UMKM

Sri Mulyani mengatakan, selama penerapan PPKM, pemerintah akan menambah penerima bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun yang akan disalurkan kepada 3 juta UMKM.

Rencananya, bansos 2021 ini akan disalurkan sampai dengan September 2021 mendatang.

"Pada Juli ini kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM itu bisa diberikan, sehingga membantu masyarakat pada kondisi PPKM Darurat," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/7/2021).

Untuk diketahui, BLT UMKM merupakan bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro senilai Rp 1,2 juta.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,36 triliun sepanjang tahun 2021.

Jumlah tersebut ditargetkan untuk menyasar 12,8 juta penerima.

Hingga kuartal II-2021, jumlah anggaran yang telah terealisasikan sebesar Rp 11,76 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 9,8 juta UMKM.

PKH

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dipercepat seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat.

Sri Mulyani menjelaskan, bansos tersebut akan mulai disalurkan awal Juli 2021. KPM pun akan menerima pembayaran secara rapel tiga bulan sekaligus.

"Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya, sehingga KPM akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH," ujarnya.

Ia menjelaskan, program bansos 2021 ini telah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk PKH di 2021 dengan target penerima 10 juta KPM. Sementara itu realisasi hingga akhir Juni 2021 baru mencapai Rp 13,96 triliun dengan 9,9 juta KPM.

Secara rinci penyaluran PKH pada kuartal I-2021 sebesar Rp 6,83 triliun dengan 9,67 KPM, kemudian nilai penyaluran di kuartal II-2021 mencapai Rp 7,13 triliun ke 9,9 juta KPM.

"Kita berharap ini bisa mencapai target komplit 10 juta KPM," imbuhnya.

BLT Desa

Untuk program BLT Desa atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan anggaran tersebut, keluarga miskin dan tidak mampu di desa akan mendapatkan BLT desa selama PPKM darurat sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

Pemerintah pun menargetkan penerima BLT desa sebanyak 8 juta penerima tahun ini.

"Bantuan sosial tunai diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

Ia menjelaskan, dari total anggaran yang telah dialokasikan tahun ini, baru teralisasi Rp 5,05 triliun atau 17,5 persen dari target.

Dana tersebut telah diterima 5,02 juta KPM atau 62,7 persen dari keseluruhan target penerima.

Kartu Sembako

Penyaluran dana Kartu Sembako senilai Rp 200.000 akan dipercepat seiring dengan penerapan PPKM darurat.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk program kartu sembako pada 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Namun, realisasinya baru mencapai 15,9 juta KPM yang mendapatkan kartu sembako. Secara nilai, penyaluran bantuan ini sudah mencapai Rp 17,75 triliun hingga Juni 2021.

Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada semester II-2021. Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut.

Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi 2,8 juta peserta dengan perpanjangan pelaksanaan program tersebut.

"Pada semester II ini dan berkaitan juga dengan PPKM darurat, kami berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," ujar Sri Mulyani.

Bansos Tunai

Pemerintah telah menganggarkan Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai.

Sri Mulyani menjelaskan, bansos tunai akan diberikan ke 10 juta masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.

Selain itu, kriteria bagi masyarakat yang menerima bansos tunai yakni sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi.

"Bantuan sosial tunai diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Sri Mulyani.

Diskon Tarif Listrik

Subsidi listrik untuk rumah tangga dengan golongan daya 450 VA sampai dengan 900 VA akan diperpanjang hingga September 2021.

Mulanya, diskon tarif listrik berakhir pada Juni 2021.

Sri Mulyani mengatakan, pelanggan dengan daya 450 VA akan menerima diskon sebesar 50 persen, sedangkan untuk pelanggan 900 VA menerima diskon 25 persen.

Target penerima diskon tarif listrik ini adalah 32,6 juta pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA. Lewat perpanjangan program hingga September 2021 ini, pemerintah menambah anggaran diskon listrik sebesar Rp 1,91 triliun.