Ada PPKM Darurat, Pemerintah Tambah Anggaran PEN Rp 225,4 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan kasus Covid-19, serta untuk keperluan pemberian stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

“Dengan PPKM Darurat ada usulan tambahan (dana PEN) yang besarnya Rp 225,4 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7/2021).

Airlangga menyebutkan, secara rinci penambahan anggaran Rp 225,4 triliun akan dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan dukungan UMKM Rp 50,04 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, usulan penambahan anggaran PEN akan dipertimbangkan untuk dilakukan guna membantu penanganan kesehatan. Saat ini pagu anggaran kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

“Untuk yang (penambahan anggaran PEN), kita perkirakan untuk kelompok kesehatan diperlukan tambahan anggaran perawatan, termasuk beberapa untuk memenuhi kurang bayar dari 2020,” jelasnya.

Ia bilang, terkait masalah kurang bayar pada implementasi program kesehatan memang sebelum dibayarkan perlu adanya review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Kendati demikian, Suahasil memastikan bahwa anggaran kesehatan akan memenuhi kebutuhan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia.

“Melalui anggaran kesehatan 2021, semua kebutuhan perawatan kesehatan Covid-19 akan dicukupi. Mungkin akan mencapai kebutuhan Rp 40 triliun dan untuk obat serta insentif nakes akan ada peningkatan sedikit jadi Rp 9,15 triliun," papar dia.

Sementara anggaran untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi, pemerintah pusat akan mengkombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah dengan memastikan pengadaan dan distribusinya berjalan lebih baik.

Di sisi lain, lanjut Suahasil, untuk pagu anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 148,27 triliun diperkirakan akan terjadi peningkatan anggaran sekitar Rp 24 triliun.

Penambahan itu seiring dengan adanya perpanjangan berbagai stimulus di masa PPKM Darurat, seperti diskon tarif listrik yang akan dilanjutkan hingga kuartal III-2021 dari sebelumnya hanya sampai kuartal II-2021.

Selain itu, adanya perpanjangan bansos tunai yang semula selesai pada April 2021 kini menjadi ditambah untuk dua bulan ke depan. Serta ada pula percepatan penyaluran BLT Desa dan kartu sembako.

"Paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima kartu sembako betul-betul tercapai, sekarang masih ada perbaikan data semoga bisa diperbaiki," kata dia.