Pantau Mobilitas Warga, Luhut: Makin Lama Turun, Makin Payah Ekonomi Kita

Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, penurunan mobilitas warga menurutnya harus terjadi secara signifikan, termasuk di sejumlah daerah seperti di Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta.

Jika hal tersebut tidak terlaksana segera, maka dampaknya akan merembet kepada angka pertumbuhan ekonomi yang terancam minus lagi.

“Kalau makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi kita. Presiden memerintahkan jangan lama-lama mengenai masalah ini,” ungkap Luhut sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (7/7/2021).

Luhut berharap mobilitas warga di Jateng dan Yogyakarta bisa turun 30 persen atau bahkan sampai 50 persen.

Luhut menyebut, sejauh ini memang sudah terjadi penurunan pergerakan warga, namun belum sesuai target yang diharapkan.

“Saya mau coba kita menyampaikan monitoring harian efektifitas PPKM Darurat Jateng dan Yogyakarta. Saya mulai dengan mobilitas dengan penurunan mobilitas di keduanya mengalami kenaikan sekitar 15 persen,” ucapnya.

“Namun itu masih di bawah target. Saya harap pencapaian penurunan mobilitas harus minimal 30 persen, kalau bisa 50 persen,” sambungnya.

Luhut menjelaskan, terjadi peningkatan penurunan mobilitas warga di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Berdasarkan urutan teratas, yakni Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali, Banyumas, dan Grobogan daerah paling rendah.

“Ada google traffic, night light NASA, dan facebook mobility yang akan menjadi acuan, kita akan cek mobilitas itu di sini. Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek, kita harus bisa di atas 30 persen penurunan mobilitas, dengan paling baik 50 persen,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Gubernur Jateng mengenai hal ini.

“Kami telah rapat dengan gubernur mengenai solusi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yaitu akan diberikan surat keterangan bekerja," bebernya.

"Dan kami sudah briefing bersama Kapolres, Dandim, dan pihak terkait telah memerintahkan daerah kabupaten kota untuk mendata kantor atau tempat yang merupakan esensial dan kritikal untuk memberikan surat keterangan kepada karyawannya untuk dapat dipetakan,” ungkap Luthfi.