YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

"Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek-apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Menurutnya, adanya kebijakan vaksinasi berbayar dan vaksinasi gratis akan membingungkan masyarakat. Selain itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat.

"Bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," kata dia.

Tulus pun khawatir kebijakan tersebut malah hanya akan semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," imbuhnya.

Padahal kata Tulus, di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini bertujuan agar semakin banyak warga yang mau divaksin.

Oleh karena itu, kata dia, YLKI mendesak agar vaksinasi gotong royong yang berbayar untuk kategori individu dibatalkan.

"Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual. Pemerintah harus mengutamakan vaksin yang gratis dulu, sehingga tidak terkesan berbisnis dan komersialistik," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk menjadi penyelenggara program vaksinasi gotong royong berbayar yang kini menyasar individu. Ada 8 klinik Kimia Farma yang berada di 6 kota wilayah Jawa dan Bali akan melayani vaksinasi tersebut.

Pada rencana awal pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk individu akan dilakukan pada hari ini, Senin (12/7/2021), namun akhirnya kebijakan tersebut ditunda pelaksanaannya.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” ujar Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil perseroan karena melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tuturnya.