Salin Artikel

Menteri Tjahjo Bakal Kenakan Sanksi Bagi ASN yang Memodifikasi Kendaraan Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengawasi penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh para pegawainya.

Kendaraan dinas harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sebagai contoh, pemasangan aksesoris pada kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman disiplin.

"Pimpinan satuan kerja yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran seperti itu akan dikenakan hukuman disiplin juga sebagaimana di dalam PP No. 53/2010 dan PP No. 11/2017," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Selain itu, penggunaan pakaian dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus mengikuti Peraturan Menteri PANRB No. PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Pengenaan pakaian dinas untuk pemerintah daerah juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020.

"Seluruh ASN diwajibkan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat dan juga pada instansi masing-masing," kata Tjahjo.

Dalam masa pandemi, instansi pemerintah harus tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

PPK diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.

Selain itu, PPK juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja.

Tjahjo menjelaskan, upaya penegakan disiplin merupakan kewajiban yang harus dilakukan, termasuk di dalam situasi pandemi saat ini.

Penerapan sistem kerja baru yang telah ditetapkan didasarkan pada prinsip memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan agar ASN dapat beradaptasi sehingga dapat tetap bekerja dengan produktif, sehat, dan aman.

https://money.kompas.com/read/2021/07/12/135538426/menteri-tjahjo-bakal-kenakan-sanksi-bagi-asn-yang-memodifikasi-kendaraan-dinas

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Whats New
Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Rilis
Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Whats New
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Whats New
Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Rilis
Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Rilis
APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

BrandzView
Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.