Setiap Orang Boleh Berbisnis, Banggar DPR Setuju Ada Vaksin Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar di sejumlah klinik Kimia Farma menuai protes publik.

Namun demikian, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mendukung rencana vaksinasi berbayar tersebut. Vaksinasi berbayar dinilai mampu mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan vaksin gratis.

Dengan vaksinasi berbayar, pemerintah hanya perlu menyiapkan vaksin gratis sekitar 170 juta dosis untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Policy terbaik sesungguhnya tetap pemerintah dengan 170 juta vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi bagi yang mampu, lebih baik pakai vaksin mandiri. Pakai vaksin sendiri bayar sendiri," kata Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Senin (12/7/2021).

Said mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi berbayar menjadi tak masalah asal pemerintah menetapkan harga acuan. Sejatinya dia bilang, setiap perusahaan boleh berbisnis.

"Yang penting pemerintah menetapkan harga patokan teratas berapa, karena setiap orang boleh berbisnis, BUMN juga boleh berbisnis," beber dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, vaksinasi berbayar sesungguhnya membantu warga miskin mendapat akses vaksin gratis dari pemerintah.

Masyarakat miskin dan rentan miskin harus didahulukan, mengingat kalangan ini banyak terdampak saat pandemi Covid-19. Jika tidak ditanggung pemerintah, mereka tidak mampu mendapat akses vaksin.

"Kalau kemudian orang yang super kaya-kaya harus nimbrung untuk rakyat kecil, kasihan rakyat kecil. Yang hendak saya sampaikan, mari 170 juta itu prioritaskan sekarang untuk masyarakat paling bawah. Yang menengah atas bisa melakukan sendiri lewat vaksin mandiri," pungkas Said.

Sebelumnya, vaksinasi berbayar ini rencananya bakal tersedia di beberapa klinik Kimia Farma. Namun perseroan memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Begitupun karena banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu maupun pengaturan pendaftaran calon peserta.

Intinya, manajemen Kimia Farma menyatakan, penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial.