Ramai soal Kabar Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut Pantau Ketat Mobilitas Warga

Luhut menegaskan, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun terkait aktivitas warga pada tanggal 11 dan 12 Juli 2021, di wilayah Jawa dan Bali terus mengalami penurunan mobilitas warga.

Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang justru mengalami peningkatan, seperti di wilayah pantai utara (pantura) Provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah.

“Saya berharap beberapa hari ke depan, banyak wilayah-wilayah yang kuningnya (penurunan mobilitas dari -20 hingga -30 persen) bertambah,” terang Luhut, dikutip dari keterangan resminya pada Rabu (14/7/2021).

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas secara keseluruhan sebesar -21,3 persen. Kemudian, di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan mobilitas sebesar -9,0 persen, sedangkan di wilayah Banten sebesar -18,1 persen.

Untuk menurunkan lonjakan kasus harian, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyekatan di beberapa titik di wilayah Jawa dan Bali.

Penurunan mobilitas ini dipantau melalui tiga indikator, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA. Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas -30 hingga -50 persen.

Oleh karena itu, Luhut berharap agar semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menerapkan aturan PPKM darurat.

Kapasitas RS dan tenaga kesehatan diperbanyak

Tak hanya memantau ketat pergerakan masyarakat, Luhut juga terus mengevaluasi kapasitas rumah sakit (RS). Upaya peningkatan kapasitas RS akan dilakukan melalui dua hal.

Pertama, yakni konversi tempat tidur di seluruh Jawa-Bali menjadi 40–50 persen untuk perawatan intensif dan ICU dari keseluruhan total tempat tidur di RS, terkecuali untuk daerah DKI Jakarta karena kapasitasnya sudah tidak mencukupi.

Kedua, untuk penambahan RS lapangan atau RS darurat akan dibantu oleh TNI.

“Saya minta bantuan dari TNI, BNPB, dan Kemenkes untuk terus mencari tempat yang akan dijadikan rumah sakit lapangan dan darurat. Demi membantu pasien yang masih mengantre,” Menko Luhut.

Dalam menentukan rumah sakit lapangan atau darurat, pemerintah berupaya untuk mendapatkan tempat dengan kapasitas daya tampung yang besar. Hal ini dilakukan agar tenaga kesehatan tidak terserap banyak untuk pemecahan beberapa wilayah.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berencana untuk menambah SDM tenaga kesehatan, baik untuk perawat maupun dokter untuk mempersiapkan skenario terburuk.

Untuk menarik minat relawan dokter dari dokter paska magang, diperlukan penyediaan fasilitas istirahat yang layak, memperoleh BPJS kesehatan, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan alokasi biaya komunikasi.

“Kita akan tambah perawat dan dokter yang baru lulus dan akan di-training terlebih dahulu selama tiga hari,” ujar Luhut.

Persiapan perpanjangan PPKM darurat

Sebelumnya dikabarkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebutkan, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4-5,4 persen.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan korporasi, serta program prioritas.

"Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan," sebut paparan tersebut.