Sri Mulyani: Bantuan untuk Warga Desa Rp 300.000 Per Bulan Mandek di Pemda

Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30 persen dari Dana Desa Rp 72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat. Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan.

"Realisasinya masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT Desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).

Dia mengungkapkan, realisasi penyaluran tiap desa berbeda-beda. Namun, kebanyakan atau 163 daerah yang realisasinya baru mencapai Rp 983 miliar dari anggaran Rp 11,51 triliun yang tersedia, atau setara dengan 8,2 persen dari pagu.

"Bahkan tidak ada Rp 1 triliun realisasinya. Ini di 163 kabupaten/kota dengan jumlah desa yang mendapat penyaluran itu baru 25.547 desa," tutur Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, hanya 21 pemda yang menyalurkan BLT Desa di atas 50 persen hingga Juli 2021. Sebanyak 21 kabupaten/kota itu sudah menyalurkan BLT ke 2.873 desa dengan realisasi Rp 717,6 miliar dari anggaran Rp 1,2 triliun.

Pemda yang dimaksud, antara lain, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Barru, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kudus, Kota Denpasar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Kendal.

"Jangan lupa sekarang sudah di Juli, yang seharusnya memang sudah ada di atas 50 persen. Namun, ternyata hanya 21 daerah yang sudah menyalurkan, di mana 59,7 persen sesuai dengan target bulan Juli," jelas Ani.

Lebih lanjut Ani menyebutkan, ada 105 daerah dengan realisasi mencapai 15-30 persen atau rata-rata realisasi 21,7 persen. BLT Desa sudah tersalur ke 25.815 desa dengan realisasi Rp 2,1 triliun dari total anggaran Rp 10 triliun.

Sementara itu, 99 daerah lainnya dengan persentase pencairan 22,81 persen, di mana penyaluran BLT sebesar 37,3 persen atau Rp 2,2 triliun dari anggaran Rp 6,09 triliun.

"Artinya, kita masih terus mendorong desa-desa karena ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa yang menghadapi situasi di mana kenaikan PSBB harus dilaksanakan. Kami bersama dengan Kemendagri dan Kemendes sedang terus mendukung atau mendorong agar BLT Desa segera bisa dibayar," pungkas Ani.