Upaya Pemerintah Tekan Impor, Beli Laptop Lokal hingga Dukung Pengembangan Laptop Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) buatan lokal di sektor pendidikan, khususnya laptop.

Hal ini sekaligus untuk mengurangi ketergantungan akan produk impor.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan laptop lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperkuat kemampuan riset untuk menggarap laptop Merah Putih, dan mendorong industri lokal meningkatkan kapasitas produksi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, permasalahan utama belanja pemerintah pada bidang pendidikan adalah masih rendahnya belanja produk TIK buatan lokal dibandingkan dengan produk impor.

Oleh sebab itu, pemerintah pun telah menyiapkan anggaran senilai Rp 17 triliun untuk pengadaan produk TIK lokal hingga 2024.

"Maka untuk tujuan utama meningkatkan produk TIK dalam negeri dilakukan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan Rp 17 triliun di 2024, jadi selama sekitar 4 tahun ke depan kita akan belanjakan sebanyak itu," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).

Ia menjelaskan, pada 2021, anggaran kebutuhan pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 3,7 triliun untuk 431.730 unit laptop.

Secara rinci, pengadaan 189.165 unit laptop senilai Rp 1,3 triliun akan dibiayai langsung dari APBN 2021, sementara untuk 242.565 unit laptop senilai Rp 2,4 triliun diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan.

"Saat ini pemerintah pun sudah melakukan penandatanganan kontrak (dengan pihak industri) atas penggunaan produk TIK dalam negeri senilai Rp 1,1 triliun," kata Luhut.

Menurut dia, sudah ada enam perusahaan yang siap memasok laptop lokal sebanyak 718.000 unit di tahun ini, dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sudah memenuhi ketentuan pemerintah.

Keenamnya yakni PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonusa, dan PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan PT Acer Manufacturing Indonesia.

Pengembangan laptop Merah Putih

Selain mengalokasikan anggaran belanja barang pemerintah untuk laptop lokal, upaya yang juga dilakukan adalah memperkuat kemampuan riset dalam negeri untuk mendorong pembuatan laptop dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

Luhut mengatakan, saat ini Indonesia sedang menggarap proyek pembuatan laptop 'Merah Putih'.

Proyek ini dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Pemerintah berupaya mempersiapkan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih mulai dari desain hingga pengembangannya," kata dia.

Luhut mengatakan, ITB, ITS, dan UGM telah membentuk konsorsium dan menjalin kerja sama dengan industri TIK dalam negeri untuk memproduksi tablet dan laptop Merah Putih dengan merek Dikti Edu.

Dia pun berharap, laptop buatan anak negeri tersebut bisa segera diproduksi dan dipasarkan secara komersial, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terlebih dalam pengadaan barang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di mana pemerintah telah memiliki anggaran khsusus pengadaan produk TIK lokal, termasuk laptop.

"Jadi dengan di zamannya Pak Nadiem (Mendikbudristek), akan elok kalau ini (laptop Merah Putih) sudah bisa diluncurkan, karena ada penugasan pembelian produk TIK mencapai Rp 17 triliun selama beberapa tahun. Saya kira kita sudah bisa bangun industri sendiri," ungkap Luhut.

Menurut dia, kemampuan produksi Indonesia akan produk TIK harus terus ditingkatkan, terlebih mengingat masa pandemi membuat penggunaan produk TIK melonjak tinggi. Oleh sebab itu, peluang ini pun harus dimanfaatkan dengan baik.

"Justru momen sekarang kita lagi seperti ini, itu kita harus betul-betul dorong, jadi tidak boleh impor-impor padahal kita bisa produksi sendiri," kata Luhut.

Kemenperin dorong industri produksi laptop

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, nilai impor produk laptop oleh Indonesia rata-rata dalam 5 tahun terakhir atau pada 2016-2020 mencapai 1 miliar dollar AS.

Adapun permintaan produk laptop di Indonesia mencapai 3 juta unit per tahun. Sayangnya, pangsa pasar produk laptop lokal hanya 5 persen, selebihnya 95 persen dikuasai oleh produk impor.

"Jadi dari 3 juta itu masih 95 persen impor dan baru 5 persen untuk produk laptop dalam negeri. Tentu ini yang akan jadi perhatian kita agar terus mendorong produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negera sendiri," ujar Agus.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah tengah berupaya meningkatkan penggunaan laptop buatan lokal dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Di samping pula, mendorong pengembangan industri laptop di Indonesia.

Agus menjelaskan, saat ini memang laptop dalam negeri masih berbentuk rakitan, sehingga masih ada komponen yang mesti di impor.

Maka, untuk menciptakan ekosistem industri laptop yang lebih baik, Kemenperin membentuk engineering center untuk laptop.

Lewat program ini diharapkan akan meningkatkan produksi laptop dalam negeri, termasuk pula komponen-komponennya.

Sebab program itu akan membentuk ekosistem laptop mulai dari kekayaan intelektual, komponen utama, hingga produk pendukung produksi laptop dalam negeri.

"Engineering center untuk laptop bertujuan untuk pengembangan industri laptop, handphone, komputer tablet dan genggam. Serta pengambangan semikonduktor yang akan menjadi produk strategis di masa depan terutama di era industri 4.0," jelas Agus.

Selain itu, upaya yang dilakukan Kemenperin untuk meningkatkan produksi laptop lokal adalah membuat program substitusi impor sebesar 35 persen pada tahun 2022.

Salah satu kebijakan program ini yakni penerapan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) secara tegas dan konsisten.

Agus bilang, untuk mencapai target subtitusi impor itu akan dilakukan dengan mendorong investasi dan peningkatan utilisasi industri.

Adapun pada 2020 utilisasi industri pengolahan masih 60 persen, yang diharapkan pada 2022 bisa mencapai 85 persen.

"Karena kami lihat utilisasi dengan perusahaan-perusahaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri itu masih rendah. Maka apabila penerapan P3DN ini bisa tegas dan konsisten, akan membantu program substitusi impor 35 persen di 2022," jelas dia.