Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, Pakar Ekonomi Minta Pemerintah Bangun Strategi Besar

KOMPAS.com – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli meminta pemerintah untuk segera membuat strategi besar dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

Strategi tersebut, kata dia, harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan.

"Intinya Indonesia harus jadi mangkok pangan Asia. Kita patut bersyukur karena memiliki matahari paling lama sepanjang tahun. Selain itu rakyat juga ingin bekerja," kata Rizal.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri web seminar (webinar) berjudul "Potensi Sektor Pertanian dalam Mencegah Krisis Ekonomi” Kamis (29/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Rizal memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, sektor pertanian terbukti mampu membuka peluang kerja bagi jutaan orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mendengar ada tiga juta petani baru yang masuk saat pandemi. Saya kira ini luar biasa dan saya percaya sektor pertanian selalu bertahan dari gejolak saat industri lain seperti hotel ikut terpuruk. Akhirnya banyak profesional pulang kampung dan mereka jadi petani," ujar dia.

Rizal menilai, kehadiran petani baru merupakan angin segar sekaligus potensi besar bagi Indonesia untuk menciptakan berbagai peluang usaha.

Terlebih, para petani muda dikenal inovatif, kreatif, dan punya pengalaman yang cukup panjang.

"Semoga petani muda bisa survive karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman," kata Rizal.

Pemerintah jadi instrumen kuat

Pada kesempatan yang sama, Mantan Menteri era Orde Baru Emil Salim mengatakan, pemerintah merupakan instrumen kuat yang masih dipercaya rakyat dalam membela petani.

Oleh karenanya, sebut dia, pembelaan itu wajib dibuktikan dengan ketersediaan pupuk dan mendorong pengembangan pupuk organik.

"Siapa yang mau bela petani kalau bukan Kementerian Pertanian (Kementan). Misalkan apabila distribusi pupuk terlambat, apa bisa kami membuat pupuk sendiri dari kandang? Maka dari itu, para produsen pangan harus menjadi bintang, terlebih saat pandemi Covid-19," kata Emil.

Menurutnya, peningkatan nilai tukar petani (NTP) menjadi hal penting dalam membangun sektor pertanian masa depan.

NTP merupakan ukuran berapa biaya masuk dan yang dikeluarkan dari hasil kegiatan olah tanam.

Untuk itu, Emil meminta Kementan fokus meningkatkan kesejahteraan petani melalui NTP di atas 100.

“Saya melihat NTP perkebunan sudah di atas 130, sehingga menarik untuk berinvestasi. Maka, tugas Kementan adalah menghilangkan hambatan yang menyebabkan tingginya biasa bagi petani di lapangan," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis NTP pada Juni 2021 mencapai 103,58 atau naik sebesar 0,19 persen meter to meter (m to m).

Sebelumnya, curva NTP pada Oktober 2020 juga mengalami kenaikan di atas 100, mencapai 102,25. Kemudian pada November 2020 mencapai 102,86 dan Desember 103,25.

Begitu pula, pada Januari 2021 juga naik menjadi 103,26, Februari 103,10, Maret 103,29, April 102,93 dan Mei mencapai 103,29 atau naik sebesar 0,44 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, sektor pertanian selama ini terus melakukan perbaikan dari sisi hulu maupun hilir.

Adapun tujuannya, imbuh dia, untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai program, di antaranya membuka peluang usaha hingga akses data bagi petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

"Kami sudah melakukan berbagai upaya menjadikan pertanian sebagai tulang punggung. Misalnya, pengadaan pupuk subsidi selalu menjadi kendala serius. Alhamdulillah sekarang mulai menunjukan perkembangan," ucap Harvick.

https://money.kompas.com/read/2021/07/29/190552826/wujudkan-indonesia-berdaulat-pangan-pakar-ekonomi-minta-pemerintah-bangun

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke