Luhut Minta Sebagian Dana Desa untuk Belanja Alat Tes Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta sekitar delapan persen dana desa bisa dialokasikan untuk membeli alat deteksi Covid-19.

Hal itu dilakukan untuk bisa menekan angka kematian akibat Covid-19 serta bisa mencegah kasus kematian saat isolasi mandiri.

"Juga di sini pemanfaatan dana desa delapan persen untuk pembelian barang-barang yang diperlukan untuk deteksi secara dini. Jangan sampai ada yang meninggal lagi di kediaman atau isolasi mandiri," ujar Luhut dilansir dari Antara, Selasa (3/8/2021).

Luhut menjelaskan pemerintah melakukan berbagai intervensi menyusul tingginya angka kematian akibat Covid-19.

Intervensi itu mulai dari pembentukan satgas untuk menjemput pasien dan membawanya ke isolasi terpusat (isoter), mendorong 3T (testing, tracing dan treatment) secara masif hingga memastikan pasokan oksigen dan obat-obatan.

"Pemerintah juga sudah melihat pemenuhan kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Saya ulangi, kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik," ujar Luhut.

"Dan kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian yang menangani di luar Jawa yang saat ini kelihatan naik agar (kebutuhan) oksigen itu juga bersama-sama kita bisa atasi tekanannya (pemenuhannya)," kata Luhut lagi.

Khusus untuk sejumlah daerah dengan kasus yang masih tinggi, Luhut mengatakan kapasitas rumah sakit juga terus ditingkatkan.

Pemerintah juga terus memobilisasi pasien Covid-19 yang tadinya melakukan isolasi mandiri untuk dibawa ke isolasi terpusat guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Terlebih, fasilitas di isolasi terpusat dilengkapi dokter, perawat, obat-obatan, oksigen dan konsumsi untuk pasien.

"Sudah kami siapkan 49.000, saya ulangi 49.000 tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali sehingga kita ingin dengan testing, tracing, ini harus bisa kita isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa pastikan memisahkan orang-orang yang kena Covid-19 dari keluarganya sehingga klaster keluarga itu bisa kita kurangi," ujar Luhut.

Perawatan di isoter juga dinilai dapat mengurangi kasus kematian karena saturasi oksigen yang menurun. Ia menyebut banyak kasus kematian terjadi karena pasien baru dibawa ke rumah sakit setelah saturasi pasien turun dan memburuk sehingga terlambat mendapatkan penanganan.

"Isolasi-isolasi terpusat di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau di level provinsi sangat penting untuk pasien pasien berisiko tinggi ataupun yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid," ujar Luhut.

Kritis

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyimpulkan peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 di 20 kabupaten/kota di Pulau Jawa karena pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat dan kritis.

"Kita mengamati, ada perbedaan dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya rata-rata itu delapan hari dirawat, sekarang rata-rata empat sampai delapan hari sudah wafat. Jadi lebih cepat," kata Budi Gunadi Sadikin.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, sebanyak 50 persen kasus kematian akibat Covid-19 dilaporkan dari 20 kabupaten/kota di pulau Jawa.

Kasus kematian secara kumulatif pada kurun 19 hingga 25 Juli 2021 dilaporkan mencapai 2.873 kasus dari total 616 Puskesmas di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dulu angka kematian di IGD itu hampir tidak ada. Sedikit sekali. Dulu paling banyak meninggal di ICU atau kamar isolasi. Tapi dalam dalam tiga bulan terakhir di IGD justru kenaikannya meningkat dengan tinggi porsinya," katanya.

Berdasarkan hasil pengamatan, kata Budi, kondisi itu terjadi karena pasien yang datang ke ruang IGD sudah dalam kondisi saturasi oksigen yang rendah, yakni berkisar di bawah 90.

"Seharusnya angka saturasi di bawah 94 saja sudah harus dikirim ke rumah sakit," katanya.