Mobilitas Warga Masih Tinggi, Menko Airlangga Minta PPKM di Sulawesi Diperketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19, maka mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto, menyebutkan penerapan PPKM di wilayah Sulawesi belum terlihat efektif dalam menurunkan mobilitas masyarakat.

Rata-rata mobilitas di luar area pemukiman pada periode PPKM tanggal 3-9 Agustus justru mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa PPKM di wilayah tersebut harus diperketat agar tidak terjadi tren penambahan kasus harian dan dilakukan berbagai upaya untuk penurunan mobilitas secara konsisten.

Selain menekan mobilitas, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah testing dengan melakukan prioritas testing kepada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus terkonfirmasi, dengan target minimal 10 kontak erat per kasus konfirmasi.

Seluruh kontak erat akan dites dan dikarantina untuk menimalisir risiko penularan. Menurut Airlangga, pemerintah mengarahkan kepada seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk terus meningkatkan testing dan tracing hingga mencapai target yang ditentukan di InMendagri.

Hal ini perlu dilakukan agar dapat diketahui secara pasti siapa saja yang suspek dan kontak erat sehingga langkah selanjutnya dapat diambil untuk menekan laju penyebaran virus.

Secara umum, tambahan kasus aktif yang terkonfirmasi mingguan di Pulau Sulawesi mulai menurun. Masing-masing Provinsi Sulawesi Tenggara (-146 kasus), Sulawesi Selatan (-692 kasus), Gorontalo (0 kasus).

Sedangkan di tiga provinsi lainnya yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Utara mengalami penambahan masing-masing 6 dan 11 kasus, sementara Provinsi Sulawesi Tengah menjadi perhatian akibat penambahan kasus hingga 1.826 kasus.

Untuk tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/ BOR), ada dua Provinsi yang memiliki BOR di atas 70 persen yakni Gorontalo dan Sulawesi Tengah yang masing-masing 71 persen.

Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki tingkat BOR yang rendah yakni di bawah 50 persen yaitu masing-masing 36 persen dan 43 persen, dan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara memiliki BOR masing-masing 55 persen dan 59 persen.

“Untuk menekan BOR, konversi tempat tidur di rumah sakit menjadi tempat tidur Covid-19 sebesar 40 persen harus terus dilakukan, sesuai pengaturan yang ditetapkan Menteri Kesehatan,” tegas Airlangga.

Di sisi lain, hingga 13 Agustus 2021, capaian vaksinasi di Pulau Sulawesi terus diakselerasi. Provinsi Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi yaitu 35,93 persen dari target sudah divaksinasi.

Menyusul Provinsi Sulawesi Selatan (21,25 persen), Gorontalo (20,56 persen), Sulawesi Tenggara (16,91 persen), Sulawesi Barat (15,93 persen), dan Sulawesi Tengah (14,43 persen).

Selanjutnya, untuk beberapa daerah yang belum memiliki tempat isolasi diminta segera menyiapkan fasilitas isolasi terpusat (isoter), serta meminta kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah agar mau pindah ke isoter dengan layanan kesehatan yang lebih memadai.

Kepala daerah juga diminta untuk memastikan seluruh rumah sakit mengisi laporan harian oksigen melalui SIRS Online dan mengkoordinasikan kebutuhan oksigen dengan Kementerian Kesehatan.

Menurut Airlangga, beberapa masalah yang disampaikan para kepala daerah di Sulawesi antara lain kebutuhan oksigen medis, perlunya segera suplai vaksin untuk percepatan vaksinasi, kebutuhan alat PCR.

“Ketersediaan oksigen terus kita pantau dari pusat dan langsung ditindaklanjuti untuk wilayah yang membutuhkan. Sangat pentig untuk mengajak masyarakat memanfaatkan isolasi terpusat guna mengurangi risiko isolasi mandiri di rumah, dan pentingnya mempercepat suplai vaksin sehingga rencana ketersedian vaksin sebanyak 2,48 juta dosis di Agustus ini dapat terpenuhi,” tutup Airlangga.