Jokowi Patok Defisit APBN Rp 868 Triliun Tahun Depan

Target ini sesuai dengan rencana konsolidasi fiskal pemerintah menuju defisit maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap PDB," kata Jokowi dalam Pidato Kepresidenan Penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Adapun target defisit tersebut didasarkan pada rencana belanja negara dengan penerimaan negara tahun 2022. Targetnya, belanja negara tahun depan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 770,4 triliun.

Belanja negara tahun depan juga masih diprioritaskan untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun atau mendapat 9,4 persen dari belanja negara.

Sementara anggaran perlindungan sosial sepanjang 2022 dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun.

"Penggunaan dana itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," tutur Jokowi.

Sementara, peningkatan pendapatan negara pada tahun 2020 ditargetkan menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun.

Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.

Mobilisasi pendapatan negara ini dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Adapun, defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.

"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali," pungkas Jokowi.