Kementerian Pertahanan Dapat Alokasi Rp 133,9 Triliun di RAPBN 2022

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto sebesar Rp 133,92 triliun.

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan yang digawangi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di RAPBN 2022 ini meningkat 13 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan di Anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2021 yakni sebesar Rp 118,19 triliun.

Berdasarkan rencana penggunaan anggaran tersebut, alokasi anggaran Kementerian pertahanan di RAPBN 2022 terbesar untuk program modernisasi peralatan umum sistem persenjataan (Alutsista), non Alutsista, dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pertahanan

Pada fungsi anggaran ini Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran di RAPBN 2022 sebesar Rp 43,26 triliun.

Anggaran belanja persenjataan di Kementerian Pertahanan di RAPBN 2022 ini berarti meningkat 33% dibandingkan dengan alokasi anggaran di APBN 2021 sebesar Rp 32,48 triliun.

Hanya saja pada pidato kenegaraan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2022 Presiden Joko Widodo tidak menyinggung rencana anggaran pertahanan tahun depan.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana penggunaan anggaran saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR Rabu (2/6) membahas mengenai rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022.

Menteri Mertahanan Prabowo Subianto menjelaskan fokus penggunaan anggaran, anggaran tahun 2022 yang ada di RAPBN 2022.

Prabowo Subianto juga menjelaskan mengenai konsep rencana induk ke depan yang saat ini dalam proses penyusunan. Prabowo menyebut, saat ini banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang sudah tua. Hal ini dinilai mendesak untuk segera diganti.

"Banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang sangat pesat," tutur Prabowo Subianto.

Berdasarkan Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2022 yang diterima KONTAN, pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) secara bertahap.

Fokus kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anggaran pertahanan juga untuk mencapai terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari acaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya, guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain:

(1) mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural;
(2) mempercepat proses pengadaan Alutsista;
(3) melanjutkan prioritas K/L dan Prioritas Nasional; dan
(4) melaksanakan dukungan operasional pertahanan.
Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN 2022, termasuk anggaran Kementerian Pertahanan diperkirakan sebesar Rp 134.084,2 miliar atau meningkat 11,6 persen terhadap outlook tahun 2021.

Beberapa output stategis yang akan dicapai pada anggaran fungsi pertahanan pada RAPBN 2022, antara lain:

(1) pengadaan alutsista;
(2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista;
(3) Operasi Militer Selain Perang (OMSP);
(4) Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pertahanan;
(5) penguatan cadangan pangan nasional;
(6) penguatan revolusi mental dan kebudayaan; dan
(7) pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Berdasarkan data di Nota Keuangan RAPBN 2021, pemerintah memperkirakan dalam outlook tahun 2021, anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp 120,16 triliun atau mengalami penurunan 12,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Penurunan anggaran 2021 tersebut disebabkan antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja pada K/L terkait dari tahap I sampai dengan tahap IV dalam rangka

(1) pengamanan pengadaan vaksin dan program aksinasi nasional;
(2) penanganan dampak pandemi Covid-19;
(3) dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat; dan
(4) percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah tetap melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka memelihara kestabilan pertahanan sebagai prasyarat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal tersebut tertuang dalam beberapa output prioritas yang mendukung prioritas KL maupun prioritas nasional antara lain:
(1) dukungan pengadaan Alutsista;
(2) modernisasi serta pemelihaan dan perawatan (harwat) Alutsista;
(3) pembangunan jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km, dan
(4) peningkatan kesejahteraan prajurit utamanya pembangunan rumah dinas prajurit.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Alokasi belanja senjata RAPBN 2022 di bawah komando Menhan Prabowo Subianto