Per 13 Agustus, Realisasi Anggaran Program PEN Capai Rp 320,35 triliun

Realisasi tersebut setara dengan 43 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp 744,77 triliun.

"Di 2021 untuk program PEN, kita melakukan adjustment yang kuat pada awal Juli 2021 khususnya menghadapi PPKM level 3 dan 4 di Jawa dan Bali," kata dalam webinar Tanya BKF di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Adapun realisasi tersebut tersebar di 5 klaster berbeda. Di klaster kesehatan, realisasi sudah Rp 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu Rp 214,96 triliun.

Anggaran digunakan untuk 3T (testing, tracing, treatment), insentif nakes, santunan kematian, pengadaan vaksin, obat dan APD, bantuan iuran JKN, dan insentif pajak kesehatan.

Febrio mengungkapkan, pemerintah akan menggunakan anggaran secara maksimal tahun ini, mengingat pagu mencerminkan kesiapan APBN dalam menangani penyebaran virus Covid-19.

"Pagunya disiapkan supaya anggaran (kesehatan) tidak pernah menjadi masalah. Penggunaannya di level 34,7 (persen), itu artinya memang kita masih punya ruang di sana untuk ketidakpastian yang masih akan bisa terjadi," tutur dia.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk ragam bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Kita persiapkan agar masyarakat di level 4 itu bisa terjaga kesejahteraannya, khususnya kemarin ada bantuan subsidi upah yang kita harapkan bisa menolong tenaga kerja di wilayah PPKM," beber Febrio.

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 48 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 11,84 juta usaha.

Adapun program prioritas mencapai Rp 49,39 triliun atau 41,9 persen dari pagu Rp 117,94 triliun, serta insentif usaha Rp 51,15 triliun atau 81,4 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

"Program prioritas terus kita lanjutkan untuk menciptakan lapangan kerja. Insentif usaha kita lihat bagaimana kita merespon PPKM. Beberapa insentif kita lanjutkan dan perpanjang mulai dari PPN properti, PPnBM mobil, termasuk sewa kios di pusat perbelanjaan," pungkas Febrio.

Sebagai informasi, pemerintah juga masih mengalokasikan anggaran PEN untuk tahun depan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 321 triliun. Meski lebih rendah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran tersebut bersifat responsif dan fleksibel.

Jika ketidakpastian masih tinggi dan butuh anggaran tinggi, maka pihaknya melakukan realokasi dan refocusing belanja K/L.

Secara rinci, anggaran PEN khusus klaster kesehatan totalnya Rp 115,9 triliun, sedangkan untuk perlindungan sosial Rp 153,7 triliun.

“Ini sifatnya memang selalu indikatif. Kita berharap tentu ini yang disebut responsif dan fleksibel, sehingga untuk 2022 ini kita minta kepada K/L yaitu fokus pada reform dan pelayanan publik," pungkas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2022, Senin (18/8/2021).