Hingga Agustus 2021, Realisasi Anggaran Kemenhub Baru Capai 50 Persen

"Kami melaporkan, terkait realisasi (anggaran) sampai dengan Agustus 2021sudah mencapai 50 persen," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2021).

Adapun pagu anggaran Kemenhub tersebut telah mengalami pengurangan atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 14,27 triliun dari awalnya sebesar Rp 45,66 triliun.

Namun, ada tambahan anggaran dari saldo awal badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 51,89 miliar, dana surat berharga syariah negara (SBSN), pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) Rp 1,8 Triliun, dan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Rp 992,09 Miliar.

Budi Karya mengatakan, kendati memasuki kuartal tiga tahun ini serapan baru mencapai setengah dari anggaran, tetapi realiasi tersebut lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020.

Oleh sebab itu ia optimistis, serapan anggaran Kemenhub hingga akhir bisa mencapai target yakni sebesar 97587 persen.

“Kami tetap optimis hingga akhir tahun nanti akan dapat mencapai target prognosa akhir tahun 2021 sebesar 95,87 persen,” kata dia.

Ia mengungkapkan, pencapaian belanja tahun ini masih terpengaruh pandemi Covid-19, sebab kebijakan refocussing telah mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub utnuk memenuhi program prioritas nasional yang dimandatorikan.

Namun demikian kata dia, Kemenhub akan terus berupaya memastikan layanan transportasi, aspek keselamatan, maupun kebutuhan infrastruktur transportasi yang prioritas tetap berjalan dan dapat terpenuhi.

"Memang 2021 ini diwarnai tekanan karena adanya Covid-19 dan adanya refocusing yang intensif. Tapi kami maknai itu sebagai suatu tantangan untuk terus bekerja dan menciptakan capaian-capaian yang berguna pada masyarakat," ungkap Budi Karya.

Dia menambahkan, pandemi juga membuat sejumlah kegiatan Kemenhub mengalami kendala, diantaranya pada kegiatan pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang), serta pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan BLU yang turut belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan.

Maka untuk mengejar serapan anggaran, sejumlah upaya pun dilakukan Kemenhub dengan melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan secara konsisten tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan penyesuaian jam kerja.

Kemudian mendorong percepatan pencapaian target dan realisasi penerimaan PNBP, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur, melengkapi dokumen untuk revisi anggaran (buka blokir), dan melakukan lelang tidak mengikat pekerjaan optimalisasi tambahan PHLN maupun BA-BUN.

Selain itu, mengawasi rencana penarikan dana secara ketat untuk menghindari deviasi negatif dari target yang telah ditetapkan, dan mendorong satuan kerja (satker) untuk melakukan percepatan proses penagihan kegiatan yang telah teralisasi sesuai ketentuan.

"Kami lakukan setiap dua minggu pada satker yang tidak mencapai target, itu secara khusus kami panggil. Saya juga meminta kepala daerah untuk ikut serta dalam kegiatan itu," ujar Budi Karya.