Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pinjol Ilegal Marak, Begini Langkah OJK Solo

Kepala OJK Solo Eko Yunianto mengatakan peningkatan literasi keuangan digital tersebut dimulai dari kalangan mahasiswa atau kampus.

"Kita secara periodik melakukan edukasi. Saat ini sudah kita lakulan edukasi secara virtual kepada teman-teman mahasiswa, beberapa kampus terkait pinjol dan digital keuangan," kata Eko kepada wartawan dalam Zoom di Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/8/2021).

Melalui edukasi ini diharapkan mahasiswa menjadi kepanjangan tangan OJK untuk memberikan informasi kepada keluarga maupun tetangga mereka.

"Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita untuk melakukan edukasi bagaimana pun saat ini pinjol sedang marak terjadi di masyarakat kita," kata dia.

Eko mengungkapkan sampai dengan saat ini belum ada laporan masyarakat korban pinjol ilegal ke OJK Solo.

Eko menambahkan, seandainya ada aduan korban pinjol ilegal, penyelesaiannya tidak di OJK tetapi akan diurus oleh pihak kepolisian.

"Karena itu sudah ke penipuan," kata dia.

Meski begitu kata dia, OJK akan memfasilitasi dari sisi perlindungan konsumen jika ada masyarakat yang dirugikan oleh pinjol legal. OJK memiliki aplikasi portal perlindungan konsumen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital Maskum menambahkan, OJK tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi atau menindak pinjol ilegal. Tetapi mengawasi pinjol legal atau resmi.


Maskum juga mengatakan tidak mudah untuk memblokir pinjol ilegal. Pasalnya, tidak kurang dari 300 pinjol ilegal diblokir oleh Satgas Waspada Investasi.

Selain itu, pinjol ilegal yang diblokir biasanya kembali muncul dengan alamat wesbite atau aplikasi yang baru.

"Untuk itu di UU kami mengusulkan agar ada sanksi pidana dan yang cukup berat utamanya di perbankan. Di UU bahwa tugas bank itu menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi kalau ada orang atau individu melakukan pengumpulan dana, menyalurkan itu kena UU Perbankan," terang dia.

Selama ini penanganan pinjolilegal dinilai masih secara persuasif dilakulan oleh pihak kepolisian.

"Kalau sanksi atau denda ini sudah masuk ke UU maka punya dasar kuat untuk menindak para pinjol dan fintech ilegal itu. Sekarang kita baru persuasif meskipun kawan-kawan dari kepolisian sudah proaktif melakukan tindakan ini," ungkap dia.

Maskum meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran pinjaman dengan bunga ringan. Begitu juga dengan penawaran butuh dana yang dikirim melalui ponsel agar tidak mudah percaya.

"Karena secara ketentuan di OJK tidak ada. Tidak boleh pinjaman online legal mengajukan penawaran kepada masyarakat melalui HP. Penawaran untuk memperoleh pinjaman jika menerima SMS maupun WA itu sudah dipastikan ilegal. Padahal yang legal tidak boleh itu. Ketahuan yang legal melakukan itu akan ditegur," kata dia.

https://money.kompas.com/read/2021/08/26/210500326/pinjol-ilegal-marak-begini-langkah-ojk-solo-

Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke