Salin Artikel

22 Tahun Mengejar Para Obligor dan Debitor BLBI...

Dana tersebut digelontorkan Bank Indonesia (BI) lewat pembelian Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah untuk membantu bank yang beroperasi pada saat itu tidak kolaps akibat tingginya dollar AS.

Pemerintah dalam hal ini adalah penjamin penuh (blanket guarantee) atas dana yang digelontorkan kepada bank yang membutuhkan ataupun debitor yang meminjam dana dari bank yang menerima dana.

Sebagai penjamin, pemerintah terus membayar pokok utang dan bunga utang ketika bank dan debitor tidak membayar. Pembayaran ini bahkan berlangsung selama 22 tahun lamanya hingga 2021.

Untuk itulah, pemerintah mulai mengejar obligor dan debitor yang masih ada, begitu pula dengan aset-aset mereka. Setidaknya, cara ini dapat mengompensasi utang yang masih terus dibayar pemerintah hingga kini.

Berdasarkan catatan pemerintah setelah menganalisa ratusan berkas, ada sedikitnya 48 obligor dengan utang mencapai Rp 110,45 triliun. Obligor dan asetnya tidak hanya tersebar di dalam negeri, tapi ada juga yang di luar negeri seperti Singapura.

Bentuk Satgas BLBI

Untuk mengejar para pengemplang, Presiden RI Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) hak tagih dana BLBI atau Satgas BLBI.

Pembentukan ditandai dengan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah menunjuk Rionald Silaban sebagai Ketua Harian satgas. Rio saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang salah satu tugasnya merawat dan mengoptimalisasi Barang Milik Negara (BMN).

Selain Rio, anggota Satgas BLBI terdiri dari berbagai unsur, yaitu Kejaksaan, Bareskrim Polri, dan Kementerian/Lembaga yakni Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK, BPKP, Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keppres, satgas diberikan waktu untuk mengejar obligor dan debitor hingga tahun 2023 mendatang.

Mulai lalukan pemanggilan

Satgas memulai tugas dengan memanggil para debitor dan obligor lewat surat resmi. Dari proses tersebut, beberapa obligor memperlihatkan niat baik. Mereka mendatangi satgas hanya dengan satu sampai dua kali panggilan lewat surat resmi.

Namun, ada pula yang mangkir. Untuk yang mangkir ini, pemanggilan ketiga dilakukan lewat surat kabar/koran sehingga namanya tersebar ke publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu merupakan salah satu cara agar para debitor dan obligor mau menghadap pemerintah.

"Kita selama ini memanggil dua kali secara personal, artinya kita tidak publikasikan, karena seperti yang tadi disampaikan kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sudah dipanggil satu tidak ada respons, dua kali tidak ada respons, maka memang kami mengumumkan ke publik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (27/8/2021).

Panggil Anak Soeharto

Salah satu nama yang dua kali mangkir dari panggilan adalah putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melalui koran. Hal ini terlihat ketika satgas mengumumkannya melalui koran.

Tommy diminta menemui satgas di gedung Kementerian Keuangan pada Kamis, (26/8/2021). Tommy dipanggil sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional.

Bersama Tommy, Ronny Hendrarto Ronowicaksono juga turut dipanggil atas nama pengurus. Sayang, Tommy hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sri Mulyani lalu meminta agar obligor dan debitor selalu memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Satgas BLBI. Pasalnya, kejadian ini sudah berlangsung 22 tahun lalu. Sri Mulyani ingin mereka segera membayar utang-utangnya kepada negara.

Tak hanya obligor dan debitor yang terlibat kala itu, penagihan juga dilakukan kepada para keturunan dari obligor dan debitor. Sebab, banyak usaha obligor/debitor yang sudah dititahkan kepada anak cucu mereka.

"Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor, termasuk kepada para keturunannya, karena barangkali ada mereka yang usahanya diteruskan kepada para turunannya, kita akan negoisasi untuk dapatkan kembali hak negara," ujar dia.

Sita aset

Setelah memanggil obligor dan debitor, satgas mulai menyita aset obligor dan debitor pada Jumat (27/8/2021). Aset-aset tersebut adalah aset tanah dan bangunan di empat tempat berbeda, yakni Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang.

Sri Mulyani merinci, negara menyita 49 bidang tanah eks BLBI dengan luasan mencapai 5,29 juta m² atau 5.291.200 m².

Pertama, 44 bidang tanah seluas 151.992 m² di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tengerang. Kedua, tanah seluas 3.295 m² di Jalau Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Ketiga, tanah seluas 15.785 m² dan 15.708 m² di Jalan Bukit Daya KM.10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT 04 RW 09, Sail - Bukit Raya.

Keempat, sebanyak 2 bidang tanah total seluas 5 juta m²; dengan rincian tanah seluas 2.01 juta m² di Desa Cikopomayak, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Jawa Barat; dan tanah seluas 2,9 juta m² di Desa Neglasari, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lippo Karawaci milik eks Bank Lippo dan debitornya dengan luasan sekitar 25 hektar.

Sejatinya, aset di lingkungan Lippo Karawaci sudah diserahkan pada tahun 2001. Penyitaan hari ini dilakukan lantaran aset telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan. Pihak ketiga itu bahkan sudah disurati dan diingatkan.

Setelah sukses menyita 49 bidang tanah di 4 wilayah hari ini, satgas sudah merencanakan menyita 1.672 bidang tanah lagi. Total luasnya mencapai 15,28 juta m².

"Satgas akan fokus terhadap apa yang ada di dalam negeri karena kami percaya di dalam negeri masih banyak yang perlu kita temukan," kata Ketua Harian Satgas BLBI, Rionald Silaban di kesempatan yang sama.

Kejar sampai ke luar negeri

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menyebut, satgas akan mengejar obligor dan debitor beserta asetnya sampai ke luar negeri. Kebanyakan para obligor yang berada di luar negeri mendekam di Singapura.

Pengejaran di luar negeri dipilihnya menjadi langkah lanjutan. Untuk pengejaran obligor/debitor di sana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sudah memberikan saran kepada Satgas bagaimana harus memulai.

"Pemanggilan telah dilakukan untuk di luar negeri, kebanyakan ada di Singapura. Dan kita koordinasi dengan Dubes di Singapura," pungkas Rio.

https://money.kompas.com/read/2021/08/30/090200326/22-tahun-mengejar-para-obligor-dan-debitor-blbi-

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Data Penggunanya, Aplikasi Kesehatan Ini Raih ISO 27001

Lindungi Data Penggunanya, Aplikasi Kesehatan Ini Raih ISO 27001

Rilis
Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Whats New
Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Whats New
Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Whats New
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

Whats New
PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

Whats New
IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun akan Disewakan

IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun akan Disewakan

Whats New
Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Spend Smart
Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Whats New
Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Whats New
Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Whats New
Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Whats New
BNI Bakal Sulap Bank Mayora Jadi Bank Digital UMKM

BNI Bakal Sulap Bank Mayora Jadi Bank Digital UMKM

Whats New
Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut

Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut

Whats New
Soal Kesepakatan FIR dengan Singapura, Apa Saja Manfaatnya bagi Indonesia?

Soal Kesepakatan FIR dengan Singapura, Apa Saja Manfaatnya bagi Indonesia?

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.