Skema Subsidi Elpiji dan Listrik Diganti, Sri Mulyani: Picu Peningkatan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi elpiji 3 kilogram dan listrik berbasis orang sedikit banyak memengaruhi inflasi pada tahun 2022.

Bendahara negara ini menyebutkan, inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) berpotensi melonjak akibat peralihan skema subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang.

"(Rendahnya inflasi tahun 2022 seperti tahun ini) tidak taken for granted, banyak faktor yang harus kita waspadai. Ada (potensi kenaikan) administered price karena banyak policy di bidang subsidi, di mana DPR dan pemerintah setuju untuk mulai menjadi lebih targeted. Ini pasti ada pengaruhnya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (30/8/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, inflasi tahun depan bisa saja tidak serendah tingkat inflasi pada tahun 2021.

Selain soal subsidi, tingkat inflasi tahun 2022 dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan The Fed (tapering off) dan disrupsi suplai karena pandemi Covid-19.

Dalam RAPBN tahun 2022, inflasi tahun depan diproyeksi 2,9 persen dengan range 2,5 persen - 3,3 persen. Target itu lebih rendah dari proyeksi inflasi tahun 2021 yang hanya 1,5 persen.

"Itu pun tergantung seasonality (faktor musiman) per bulan yang harus kita pertimbangkan maupun termasuk (efek dari) policy pemerintah," beber Sri Mulyani.

Namun, dia bersyukur, pemulihan ekonomi tahun ini tidak dibarengi dengan kenaikan inflasi karena terjaganya kepercayaan konsumen.

Kepercayaan konsumen menjadi sinyal baik bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

"Pemerintah akan terus melakukan berbagai reformasi struktural untuk bisa memperbaiki dari sisi komunikasi, dari sisi distribusi suplai pasokan, dan pola seasonality yang biasanya memengaruhi inflasi," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai mereformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022.

Reformasi ini bakal dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak aspek, khususnya kondisi ekonomi masyarakat.

Guna menjalankannya, pemerintah melakukan upaya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.

"Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8/2021).