Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menteri PPN: Pembangunan Ibu Kota Butuh Waktu Sampai 20 Tahun

Suharso lantas menyebut, membangun ibu kota dengan waktu 2-4 tahun tidak mungkin tercapai lantaran bukan membangun kota sulapan.

"Kita tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dalam masterplan Bappenas sudah selesai, itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun," kata Suharso, mengutip Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9/2021).

Adapun dalam pagu anggaran tahun 2022, Bappenas sudah menyiapkan anggaran Rp 52,78 miliar untuk belanja modal ibu kota baru, salah satunya persiapan pegawai untuk pindah ke ibu kota tersebut.

Anggaran tersebut setara dengan 3,8 persen dari anggaran kementerian yang ditetapkan Rp 1,37 triliun tahun 2022.

Karena pembangunannya memakan waktu lama, dia berharap tidak terjadi mangkrak selama masa pembangunan.

"Mudah-mudahan tidak ada potensi mangkrak, namanya juga pengembangan kota dan ibu kota negara, saya kira dalam masterplan kami itu antara 15 sampai 20 tahun," bebernya.

Pembangunan ibu kota terjadi dalam beberapa segmen. Suharso menuturkan, Bappenas akan menyusun kapan pembangunan ibu kota dimulai, menyesuaikan kondisi pandemi di Tanah Air.

Menurut rancangan, pembangunan ibu kota didemonstrasikan sebagai kota hijau (green city) yang ramah lingkungan dan kota masa depan. Pembangunan ibu kota diharapkan bisa menjadi contoh pembangunan di dunia.

"Itu tinggal kita membagi segmentasinya mau dimulai kapan atau kapan dimulai jadi itu yang kita coba selesaikan. RUU-nya sudah siap, ini tinggal menunggu pandemi seperti apa dan kemudian kita ingin melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi ini untuk ibukota negara," ucap Suharso.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban memastikan, pembangunan ibu kota tetap berlanjut meski pandemi.

Pasalnya, diskusi antar kementerian/lembaga (K/L) terus berlanjut untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan atas pembangunan IKN tersebut.

salah satu diskusi yang terus berlanjut adalah pembiayaan untuk ibu kota tersebut. Diskusi tengah dipertajam untuk difinalisasi lebih lanjut.

"Jadi yang IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar kementerian, yang lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," kata Rio dalam konferensi pers, Jumat (20/8/2021).

https://money.kompas.com/read/2021/09/02/094400926/menteri-ppn-pembangunan-ibu-kota-butuh-waktu-sampai-20-tahun

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke