PPKM Diperpanjang Lagi, Ini Permintaan Pelaku Usaha Warteg

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Korwantara) Mukroni menyuarakan keluhan para pelaku usaha warteg.

Menurut dia, aturan durasi makan di tempat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bukan jadi soal.

Mereka meminta kemudahan peminjaman dana dari perbankan untuk memperpanjang sewa usaha yang rata-rata telah habis masa kontraknya.

"Banyak warteg-warteg akibat pandemi banyak yang terimbas kredit macet, akibat pinjaman macet ini di perbankan mengakibatkan banyak warteg yang tidak bisa mengakses KUR. Ini butuh solusi dari kebijakan pemerintah agar para warteg bisa mengakses pinjaman modal lagi," ujar Mukroni kepada Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Ia menilai, bantuan langsung tunai (BLT) kepada para warteg dan pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp 1,2 juta belum cukup membantu kesulitan yang mereka alami.

Lantaran, banyak usaha warteg yang tutup akibat pandemi karena omset penjualan yang turun drastis, dan tak ada dana untuk memperpanjang kontrak.

"Sebenarnya yang dibutuhkan oleh warteg-warteg yang terkena pandemi adalah pinjaman modal untuk memperpanjang sewa tempat untuk berusaha. Nilai bantuan langsung tunai masih kurang mengena karena karena kebutuhan dana untuk sewa melebihi dari nilai BLT," kata Mukroni.

Selain itu, durasi makan di warteg selama masa PPKM juga dianggap belum menjamin para pelaku usaha warteg bisa membayar biaya sewa.

"Ini yang dibutuhkan warteg-warteg bukan waktu makan 60 menit, yang dibutuhkan 1 tahun atau 365 hari atau 8.760 jam atau 525.600 menit agar warteg bisa berjualan karena waktu sewa setahun itu belum bisa dibayar warteg karena dananya tidak ada karena kena dampak pandemi," kata Mukroni.

"Artinya warteg-warteg sekarang butuh pendanaan untuk biaya memperpanjang sewa usaha yang sudah habis waktunya sehingga kebijakan pemerintah bagaimana memberi waktu untuk berusaha selama 525.600 menit bukan 60 menit," sambung dia.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah bakal membagikan BLT untuk PKL hingga pemilik warung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan tersebut akan cair karena pihaknya sudah menyelesaikan semua regulasi yang dibutuhkan.

Airlangga menuturkan, bantuan ini khusus diberikan untuk pedagang kaki lima, pemilik warung, hingga warteg yang belum mendapat Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) dari Kemenkop UKM.

Bantuan juga khusus diberikan kepada PKL, warung, dan warteg yang beroperasi di wilayah PPKM level 3 dan level 4.