Salin Artikel

Kemenaker Sebut PHK Selama Pandemi Tak Berkontribusi Besar terhadap Tingkat Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi mengatakan, PHK pada masa pandemi Covid-19 sesungguhnya tidak terlalu berkontribusi besar terhadap tingkat pengangguran secara umum.

Ia menyebut istilah ledakan PHK kurang tepat digunakan mengingat relatif kecilnya tingkat pengangguran akibat Covid-19, meskipun sektor informal menjadi jaring pengaman penyerapan tenaga kerja.

Persentase tenaga kerja di sektor informal selama masa pandemi cenderung meningkat dari 56,64 persen pada Februari 2020, menjadi 59,62 persen pada Februari tahun ini.

Kondisi pasar kerja di Indonesia setelah pandemi Covid-19 juga berdampak pada sisi permintaan atau demand dalam pasar tenaga kerja.

Hal ini ditunjukkan dari total pekerja terdampak dari sisi demand sebesar 18,45 juta orang atau 96,6 persen dari seluruh total penduduk usia kerja yang terdampak pandemi.

"Sebab langkah pemerintah dalam bentuk berbagai program bantuan atau stimulus cukup berhasil menekan angka pengangguran karena Covid-19," kata Anwar melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Ia menambahkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhadap jumlah pengangguran berdampak pada tingkat pengangguran.

Ini diindikasikan dari data sebelumnya terkait pengangguran karena Covid-19.

Selain itu, perubahan pencarian lapangan kerja lebih banyak pada bidang digital yang terjadi secara intens selama masa pandemi, tetapi belum sepenuhnya mengubah pola pencarian lapangan kerja.

"Kondisi ini diindikasikan dari beberapa hal seperti persentase penduduk bekerja di sektor pertanian selama masa pandemi Covid-19 meningkat dari 29,23 persen pada Februari 2020 menjadi 29,59 persen pada Februari 2021," ujar Anwar.

Dari sisi regulasi, Kemenaker telah menerbitkan dua Permenaker, dua  Kepmenaker, dan empat Surat Edaran untuk mengantisipasi PHK sebagai dampak pandemi.

Sesuai regulasi di atas, dari sisi pengupahan, pemerintah telah memberikan panduan dalam pelaksanaan pengupahan bagi perusahaan yang terdampak pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan usaha agar tetap dapat memenuhi hak-hak pekerja atau buruh.

"Dalam menjalankan program bantuan subsidi gaji/upah tahun 2020 dan 2021, menyesuaikan besaran pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja," ucap Anwar.

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, dalam situasi  pandemi diperlukan solidaritas antar sesama anak bangsa untuk mampu melalui masa-masa sulit ini bersama.

"Lakukan upaya kolektif bersama untuk meningkatkan kondisi ekonomi," imbuh dia.

https://money.kompas.com/read/2021/09/09/164752726/kemenaker-sebut-phk-selama-pandemi-tak-berkontribusi-besar-terhadap-tingkat

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Spend Smart
Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Whats New
Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Work Smart
Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Whats New
Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Work Smart
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Work Smart
Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Spend Smart
IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar 'No Work No Pay' | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

[POPULER MONEY] Buruh Minta Menko PMK Tak Berkomentar "No Work No Pay" | Beli Solar Subsidi Wajib Qr Code MyPertamina

Whats New
'Sesak Napas' Perusahaan Rintisan

"Sesak Napas" Perusahaan Rintisan

Whats New
Cara Perpanjang SKCK, Biaya, dan Syaratnya untuk Rekrutmen BUMN 2022

Cara Perpanjang SKCK, Biaya, dan Syaratnya untuk Rekrutmen BUMN 2022

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.