BPK dan BPKP Bersinergi Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Negara

"Sinergi dan koordinasi BPK bersama BPKP diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Dengan semangat perwujudan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab negara, baik BPK maupun BPKP ingin mempertajam sinergi dan koordinasi melalui kerja sama yang akan dijabarkan lebih rinci dalam nota kesepahaman yang telah ditanda tangani pada hari ini," ucap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam tayangan Youtube BPK, Jumat (10/9/2021).

Adapun kerja sama yang telah disepakati dalam nota kesepahaman, sebut Agung, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, penggunaan tenaga auditor, pelaksanaan kerja sama audit (joint audit) atas permasalahan tertentu, koordinasi dalam rangka pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dan kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan.

"Perluasan lingkup kerja sama dan kolaborasi antara BPK dan BPKP melalui sinergi pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dan pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan upaya untuk menghadapi tantangan yang semakin besar pada saat ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, salah satu aspek krusial bagi kedua belah pihak dalam menjalin sinergi dan kolaborasi adalah kemudahan pertukaran data dan informasi.

Apalagi, pemerintah telah merancang dan melaksanakan berbagai intervensi untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Sehingga, kata Ateh, kondisi kedaruratan yang melekat pada masa pandemi menuntut penanganan yang ekstra cepat yang membutuhkan diskresi kebijakan.

Pelaksanaan peran BPK dan BPKP perlu didukung dengan sumber daya yang kompeten agar peran BPK maupun BPKP, dapat dirasakan secara optimal kepada seluruh pemangku kepentingan

"Penandatanganan nota kesepahaman kedua belah pihak ini, kami yakini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antara kedua institusi ini sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan memperluas area pengawalan akuntabilitas keuangan negara," kata Ateh.