Di RAPBN 2022, Pendapatan Negara Dipatok Rp 1.846,1 Triliun

Lewat persetujuan tersebut, penerimaan negara dipatok sebesar Rp 1.846,1 triliun. Angka ini meningkat dibanding target belanja negara yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sebesar Rp 1.840,7 triliun.

"Perubahannya adalah target pendapatan meningkat Rp 5,5 triliun (terdiri dari) peningkatan penerimaan pajak Rp 3,1 triliun dan PNBP Rp 2,4 triliun," kata Said dalam rapat Banggar, Selasa (14/9/2021).

Belanja negara juga meningkat Rp 5,5 triliun menjadi Rp 2.714,2 triliun dari sebelumnya Rp 2.708,7 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.943,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 770,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 945 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 998,8 triliun. Sementara TKDD terdiri dari transfer ke daerah Rp 702,4 triliun dan dana desa Rp 68 triliun.

"Belanja negara meningkat (terdiri dari) Tambahan belanja pendidikan, tentu mandatory Rp 1,1 triliun dan tambahan belanja non pendidikan Rp 4,4 triliun, di antaranya ESDM, perindustrian, kesehatan, TIK, dan lain-lain," tutur Said.

Banggar juga menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,2 persen.

Sebelumnya, komisi XI DPR RI menyetujui pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2 persen - 5,5 persen. Kemudian asumsi tersebut mengecil dan disepakati 5,2 persen.

Lalu, target inflasi kurang dari 3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dollar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,80 persen.

"Defisit anggaran menjadi Rp 868 triliun, itulah namanya defisit pembiayaan sehingga defisit kita terhadap rasio PDB 4,85 persen," pungkas Said.

Sementara itu, target pembangunan tahun 2022 tidak berubah. Tingkat kemiskinan tetap 8,5-9,0; tingkat pengangguran 5,5-6,3; ketimpangan 0,376-0,378; indeks pembangunan manusia 73,41-73,46; nilai tukar petani 103-105; dan nilai tukar nelayan 104-106.