Ini Isu Penting yang Akan Jadi Menu Utama Pertemuan G20 pada 2022

Menurut Sri Mulyani, isu penting tersebut yaitu terkait waktu yang tepat untuk pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang digelontorkan semua negara di dunia.

Isu penting tersebut adalah salah satu dari tujuh topik dalam track keuangan (finance track). Bendahara negara ini menyebut, normalisasi kebijakan fiskal dan moneter usai pandemi Covid-19 memerlukan koordinasi dan kebijakan global.

"Yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara terutama di G20 yang semua melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter mulai menetapkan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti sustainable secara bertahap dan terkoordinasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Presidensi G20, Selasa (14/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, penentuan waktu yang tepat tidaklah mudah. Sebab, pemulihan ekonomi dunia setelah krisis sangat beragam alias terjadi uneven recovery.

Koordinasi global diperlukan supaya pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia tetap berlangsung dan tidak terganggu di tengah normalisasi kebijakan.

"Persoalannya nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara memiliki ekonomi yang berbeda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region," ujar Ani.

Ani mengungkapkan, Indonesia juga perlu berhati-hati melakukan normalisasi tersebut. Pengurangan defisit fiskal sebesar 3 persen pada tahun 2023 mendatang harus sejalan tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi.

Hal ini pun berlaku untuk seluruh negara di dunia, yang menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal yang penopang saat pandemi Covid-19 berlangsung.

"Defisit di atas 3 persen tidak berjalan selamanya. Dan semua negara juga menghadapi di situasi yang sama di kebijakan fiskalnya. Ini akan menjadi salah satu isu yang paling penting dan utama pada finance track," ucap Ani.

Selain penentuan waktu normalisasi kebijakan, Presidensi G20 juga akan membahas persetujuan prinsip perpajakan global.

Beberapa isu pajak yang dibahas, antara lain insentif pajak, digitalisasi pajak, praktek-praktek penghindaran pajak (tax avoidance) terutama yang berkaitan dengan BEPS, dan transparansi pajak.