Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, target tersebut bisa tercapai jika pemerintah mulai mengubah komposisi TKDD dengan transfer berbasis kontrak.

Melalui metode ini, belanja sektor pertanian untuk ketahanan pangan harus minimal 40 persen dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Kami mengarahkan DAK Fisik sebanyak 40 persennya untuk membangun sektor pertanian, khususnya infrastruktur yang menopang sektor pertanian. Tujuannya agar setidaknya 3 tahun ke depan sektor pangan kita mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri dan tidak banyak komponen pangan kita bergantung dari impor," kata Said dalam Rapat Banggar, Senin (20/9/2021).

Adapun untuk tahun 2022, Banggar sepakat menganggarkan TKDD sebesar Rp 770,4 triliun dalam RAPBN. TKDD ini terdiri dari transfer ke daerah Rp 702,4 triliun dan dana desa Rp 68 triliun.

Anggaran transfer ke daerah Rp 702,4 triliun itu terdapat anggaran DAK Fisik untuk semua Pemerintah daerah (Pemda).

Selain melalui DAK Fisik, Said juga meminta pemerintah untuk mengarahkan 25 persen dari Dana Desa untuk menopang sektor pertanian.

Langkah ini, kata Said, sejalan dengan berbagai program bendungan yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Saluran irigasi primer dari bendungan itu terintegrasi aaluran irigasi sekunder dan tersier yang menjadi tanggung jawab Pemda.

"Keterpaduan ini akan mempercepat pembangunan sektor pertanian kita yang menopang tenaga kerja paling besar. Apalagi selama pandemi sektor pertanian mampu bertahan dan menambah tenaga hingga 2,77 juta pekerja," ucap Said.

Said merasa, tahun 2022 adalah tahun yang tepat untuk memulai langkah afirmatif tersebut. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya sudah mampu menjalankan swasembada pangan.

Sayang hingga kini, Pemda masih banyak yang mengusulkan anggaran pembangunan jalan alih-alih infrastruktur pertanian. Tak heran, RI masih mengimpor kebutuhan pangan dari luar negeri.

"Sudah waktunya pemerintah pusat memberi warning ke daerah bahwa yang diperlukan itu sebenarnya perut rakyat. Kita jangan pernah abai. Masa iya negara seluas ini masih impor beras, impor daging, enggak lucu juga kali, Pak. Seharusnya kita sudah berdaulat daei sisi pangan," pungkas Said.