Stafsus Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Terus Menambah Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta masyarakat usia muda tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, terutama terkait utang negara atau utang pemerintah. 

“Literasi awal yang penting dipahami bersama dengan kaum muda adalah agar kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang bersifat disinformatif, yang membuat kita ketakutan akan masa depan,” kata Prastowo dalam talkshow daring Infest Inkubasi 2021 seperti dilansir dari Antara, Senin (20/9/2021). 

Ia mengatakan mengurus negara sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mengelola rumah tangga, yang terkadang rumah tangga membutuhkan pembiayaan atau utang untuk memenuhi kebutuhan produktifnya.

“Negara juga sama, ketika perekonomian melambat karena pandemi, otomatis penerimaan pajak turun. Padahal belanja negara sedang naik untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial, kita perlu pembiayaan dari utang,” terang Prastowo.

Alasan pemerintah tambah utang

Selain melalui peluncuran Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah juga mendapat pembiayaan dari beberapa negara yang berhubungan baik dengan Indonesia.

Negara ini biasanya memberikan pinjaman yang bisa dikembalikan secara mencicil dalam jangka panjang, dengan bunga kecil.

Ia pun menyesalkan bahwa kerapkali muncul narasi bahwa setiap bayi yang baru lahir di Indonesia menanggung utang dengan jumlah tertentu di media sosial. Masyarakat usia muda yang bermain media sosial mesti mengenali fakta-fakta keseharian yang merefleksikan konteks saat ini, dan tidak sekadar menyebarkan ketakutan akan masa depan.

Ia menjelaskan bahwa tidak masalah meminjam uang untuk kebutuhan yang baik bagi produktivitas. Apalagi jika diyakini bahwa ke depan pendapatan, baik sebagai negara maupun anggota rumah tangga, akan meningkat.

Ia bilang, dengan analogi yang sama antara mengelola keuangan negara dan rumah tangga, tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan penambahan utang pemerintah, selama pembiayaan utang digunakan untuk hal yang produktif, terlebih rasio utang masih relatif aman. 

“Jadi jangan takut meminjam untuk membuka toko atau untuk modal investasi, tidak ada salahnya. Asalkan dengan kemampuan kita, kita yakin akan mendapat hasil yang besar,” imbuhnya.

Kebijakan utang dikritik

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menyoroti kebijakan pemerintah yang memperlebar target defisit APBN dengan meningkatkan anggaran pembiayaan, guna menangani sekaligus meredam dampak pandemi Covid-19 dinilai tidak efektif.

Menurut dia, upaya pemerintah untuk meredam dampak pandemi terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan porsi pembiayaan utang tidak akan maksimal. Pasalnya, saat ini pandemi Covid-19 masih merebak, dengan angka penyebaran yang tinggi.

"Masalahnya berat, mau memperbaiki ekonom, mau memperbaiki macam-macam, sementara Covid belum diselesaikan, ini akan punya dampak terbatas," katanya dalam sebuah diskusi virtual.

"Ketika utang APBN digenjot besar-besaran, tapi dampak terhadap ekonomi tidak akan lebih dari negara-negara lain," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 5,7 persen, dengan pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp 1.006,4 triliun.

Selain itu, Didik menilai alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 744,75 triliun tidak terlalu efektif hasilnya.

Hal tersebut terefleksikan dengan tingginya angka penyebaran Covid-19, dimana pada saat bersamaan perekonomian Indonesia kembali mengalami tekanan akibat kebijakan pembatasan pergerakan selama hampir satu bulan terakhir.

"Pembiayaan PEN dan Covid ini cukup besar, untuk pulihkan ekonomi sekaligus untuk tangani Covid. Tapi sekarang hasilnya malah Covid-nya juara dunia, tidak selesai selesai. Lalu, pertumbuhan ekonominya juga tetap rendah. Ini adalah kegagalan penanganan pandemi," ujar dia.

Lebih lanjut Didik mengibaratkan, saat ini kondisi perekonomian nasional seperti orang sakit yang tengah berlari.

"Ini logika terbalik, kebijakan dari segi rasionalismenya sudah salah," ucap dia.