Saat Peternak Ayam Tagih Janji Jokowi soal Swasembada Jagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Irham Faro (27) barangkali tak pernah menyangka keputusannya terjun ke usaha peternak ayam layer atau petelur bakal berakhir pahit.

Jebolan Jurusan Manejemen Pemasaran Universitas Negeri Semarang ini memang sudah berniat kembali ke desanya di Pati, Jawa Tengah, untuk berwirausaha dengan beternak ayam petelur usai lulus kuliah.

Keputusannya memilih ternak ayam petelur bukan tanpa alasan. Bisnis ayam petelur dinilai masih lebih memiliki prospek bagus ketimbang ayam pedaging atau broiler.

Sudah lazim di kalangan peternak, budidaya ayam pedaging atau ayam broiler mandiri sudah tak secerah dulu. Sudah banyak peternak ayam pedaging yang babak belur, bahkan bangkrut karena tak kuat bertahan.

"Lulus kuliah tahun 2017, langsung beternak ayam petelur. Mulai ternak 2018, uang tabungan ditambah dari pinjam orang tua sebagai modal awal," kata Faro saat dihubungi, Senin (20/9/2021).

Baru mulai beternak ayam, dirinya langsung frustasi karena sejak 2017 jagung yang jadi bahan utama pembuatan ransum ayam pasokannya sulit didapat. Kalau pun tersedia, harganya sudah terlampau tinggi bagi peternak kecil seperti dirinya yang hanya memelihara 1.000 ekor ayam.

Mengandalkan pakan jadi dari pabrikan juga bukan solusi. Karena jagung juga mahal, secara otomatis pabrikan pakan juga menaikan harga pakan ayam produksi mereka.

"Pakan jadi juga mahal. Dulu awal-awal masih bisa dapat Rp 250.000 per sak (50 kg). Sekarang Rp 350.000 ke atas. Bayangkan kenaikannya sampai Rp 100.000," ucap Faro.

Harga telur anjlok

Belum habis cerita pilu dengan kelangkaan jagung kering, peternak ayam layer harus menanggung beban lagi karena harga anakan ayam (DOC) layer juga terus melambung.

Puncak kegetiran peternak ayam layer, lanjut Faro, adalah saat harga telur anjlok tajam hingga Rp 14.000 per kg. Padahal HPP produksi telur adalah kisaran Rp 17.000-18.000 per kg.

"Ini terparah. Mau nangis mas. Enggak ada untung," ungkap dia.

Ia mengaku, kondisi ini dirasakan peternak ayam layer lainnya di daerahnya. Padahal, peternakan ayam selama ini jadi penggerak ekonomi pedesaan.

"Jangankan untung, bertahan saja susah. Bingung mau bayar utang. Banyak peternak di Pati yang sudah berhenti. Sudah banyak nggak kuat, ayam nggak makan jagung, tapi makan sertifikat (utang ke bank)," ucap Faro yang aktif di organisasi peternak ayam petelur di Pati dan Blora ini.

Faro bilang, kondisi sulit yang dialami peternak ayam layer ini seolah kontradiksi dengan slogan pemerintah yang gencar mendorong kaum milenial terjun ke sektor pertanian dan peternakan.

Ia juga masih mengingat dengan jelas janji kampanye Pilpres Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjanjikan Indonesia bisa swasembada jagung.

"Jangankan mau ekspor jagung, peternak ayam saja susah dapat jagung, mahal pula. Dulu 2014 ada yang janji mau swasembada jagung. Kalau terpilih saat Pilpres mau usahakan swasembada jagung, sekarang sudah masuk periode kedua," ucap Faro getir.

Ia juga menanggapi soal peternak Blitar yang mendapatkan bantuan jagung dari pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu bukan solusi, bahkan cenderung membuat peternak daerah lain merasa terabaikan.

"Peternak tidak perlu bantuan jagung seperti itu, kita cuma mau harga jagung terjangkau dan harga telur ayam bisa stabil," kata Faro.

Banyak peternak gulung tikar

Dilansir dari Antara, peternak ayam di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengeluhkan harga telur ayam yang semakin turun menjadi hanya Rp 13.800 per kilogram, sebab tidak sesuai dengan biaya perawatan.

"Hari ini harga telur ayam Rp 13.800 per kilogram dari kandang. Kemarin Rp 14.200 per kilogram," kata Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (Putera) Blitar, Sukarman saat dikonfirmasi di Blitar, Senin.

Ia mengatakan, turunnya harga telur ayam ini sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM juga membuat harga telur ayam semakin turun. Produksi telur ayam tetap, sedangkan barang tidak bisa leluasa dikirim ke luar kota.

Kabupaten Blitar adalah salah satu penghasil telur ayam dari sentra peternakan ayam yang cukup besar. Telur-telur ini selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, juga dikirim hingga berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jakarta. Bahkan, telur ayam asal Blitar juga sebagai salah satu penyokong kebutuhan telur nasional.

Sebelum pandemi Covid-19, per hari pengiriman bisa hingga mencapai 450 ton. Namun, saat ini karena ada PPKM jumlah pengiriman itu pun menurun drastis.

Misalnya di Jakarta, program pangan murah dihentikan sementara, sehingga permintaan telur pun turun.

"Jadi, garis besarnya ada pandemi sehingga lalu lintas manusia dikurangi. Ini akhirnya menjadikan harga telur turun, padahal produksi tetap. Pakan bahan bakunya impor, selama pandemi juga naik. Dengan demikian, ternak alami kesulitan, ditambah PPKM beberapa bulan terakhir itu lebih parah lagi," kata dia.

Selain harga telur yang terus mengalami penurunan, harga pakan juga masih mahal, sekitar Rp 6.600 per kilogram untuk pakan jadi. Sedangkan untuk jagung Rp 6.000 per kilogram. Padahal, harga jagung sesuai peraturan Kementerian Perdagangan seharusnya Rp 4.500 per kilogram.

Menurut dia, HPP telur idealnya adalah Rp 20.500 per kilogram. Namun, karena harga saat ini sekitar Rp 14 ribu per kilogram dari kandang, otomatis peternak mengalami kerugian sekitar Rp 6.500 per kilogram.

Ia juga menambahkan, saat ini banyak peternak yang gulung tikar. Dari sekitar 4.500 peternak di Kabupaten Blitar, ada sekitar 20 persen yang gulung tikar.

Janji Jokowi di 2014

Menilik ke belakang, jagung sendiri sebenarnya merupakan satu dari tiga komoditas utama yang produksinya bisa swasembada selain padi dan kedelai. Bahkan menurut Jokowi, swasembada cukup dengan waktu 3 tahun sejak awal periode pemerintahan pertamanya di tahun 2014.

Pemerintah periode Jokowi-JK telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun. Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor. Sehingga jagung dan beras bisa diprioritaskan lebih dulu.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi kala itu.

Saat target tersebut dicanangkan, Menteri Pertanian adalah Amran Sulaiman. Kini estafet posisi Menteri Pertanian dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Jokowi, terget swasembada pangan itu khususnya mencakup komoditas beras, gula, jagung, dan kedelai. Target itu, minimal, secara khusus dikonsentrasikan di 11 provinsi.

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, ia juga menargetkan pembangunan 30 bendungan untuk memaksimalkan penyediaan irigasi lahan pertanian. Pendanaannya diperkirakan akan menghabiskan Rp 24 triliun, yang akan diambil dari pengalihan subsidi BBM bersubsidi.

"Jika dengan bendungan itu swesembada terwujud, maka bisa memperkuat sektor ekspor (pertanian)," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sangat tidak sepakat dengan impor pangan. Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu.

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi saat berkampanye Pilpres 2014 di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai. Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.

Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.

Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Pilpres 2019

Meski target swasembada dan stabilnya pasokan jagung meleset di akhir periode pertama masa jabatannya sebagai Presiden RI, Jokowi kembali menjanjikan ketersediaan jagung bisa stabil di Pilpres 2019.

Jokowi yang saat itu menjadi calon presiden nomor urut 01 mengatakan bahwa jika terpilih nanti ingin terus menjaga kesediaan dan stabilitas harga pangan jika terpilih kembali.

"Kita ingin ketersediaan pangan, stok, dan stabilitas harga harus terus kita jaga," tutur Jokowi saat debat kedua Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com 17 Februari 2019.

Kemudian, Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada petani jagung karena bisa meningkatkan produksi. Dan ini bisa menekan impor. Ia mengungkapkan data pada 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton jagung.

Akibat produksi yang meningkat, jumlah impor tersebut menurun drastis menjadi 180.000 ton jagung.

"Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton," terangnya.

Namun meskipun Jokowi mengklaim ada kenaikan produksi jagung, sepanjang periode pertamanya, polemik soal kelangkaan jagung masih menghiasi pemberitaan nasional.