Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Akademisi Minta Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia mendukung pelarangan menjual rokok secara ketengan alias batangan.

Peneliti PKJS UI Irfani Fithria berpendapat, larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan mampu menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia.

"Mendukung revisi PP 109/2012 mengenai pelarangan penjualan rokok secara batangan, perlu adanya melarang penjualan ini dengan sinergi antara Kemendagri dan Kementerian perdagangan," kata Irfani dalam webinar Diseminasi Hasil Penelitian, Selasa (21/9/2021).

Berdasarkan hasil kajian PKJS UI, intensitas merokok tidak berkurang selama pandemi, bahkan di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang terdampak Covid-19.

Hasil penelitian menemukan, 50,8 persen laki-laki dewasa atau suami responden yang mengikuti survei mengaku beralih (shifting) ke rokok dengan harga yang lebih murah alih-alih mengurangi intensitas.

Hal ini dipengaruhi oleh turunnya pendapatan selama pandemi.

Sementara itu, 23 persen lainnya mengaku mengurangi kebiasaan merokok karena pendapatan berkurang.

Irfani berpendapat, pengurangan intensitas ini terjadi karena ada peringatan bahwa perokok aktif memperparah keadaan jika terserang Covid-19.

Rumah tangga berpendapatan rendah di sini dikategorikan sebagai rumah tangga yang berpenghasilan sampai Rp 5 juta.

Sementara berpendapatan tinggi dikategorikan memiliki penghasilan Rp 10-20 juta per bulan.

"Padahal kalau kita tanyakan apakah kondisi keuangan selama pandemi cukup? Mayoritas (para istri yang disurvei menjawab) tidak cukup. Terlebih mereka beralih ke harga rokok yang jauh lebih murah," ucap Irfani.

Namun, larangan ini tidaknya cukup. Irfani mengungkapkan, larangan harus sejalan dengan kenaikan harga rokok secara konsisten melalui besaran tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

"Cara ini mungkin akan lebih efektif jika kita batasi keterjangkauan harga rokok melalui opsi naikkan harga rokok lewat CHT, harga jual eceran minimum, dan penyederhanaan strata tarif CHT," beber Irfani.

Di sisi lain, seluruh stakeholder harus intensif mengadakan kampanye bahaya rokok.

Menurut dia, kampanye saat ini belum efektif menyadarkan masyarakat mengenai bahaya merokok bagi dirinya dan bagi orang sekitar.

Kemenkes perlu melakukan inovasi dan memberikan layanan bantuan bagi orang yang berhenti merokok dengan ahli kesehatan professional.

"Perlu ada edukasi. Edukasi dan literasi terhadap bahaya rokok dan juga ditekankan kepada perokok pasif," pungkas Irfani.

https://money.kompas.com/read/2021/09/21/180752326/akademisi-minta-pemerintah-larang-penjualan-rokok-ketengan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Whats New
Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani 'Pede' Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani "Pede" Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Whats New
Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Whats New
Asing Catatkan 'Net Buy' Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Asing Catatkan "Net Buy" Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Whats New
Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

Whats New
Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Whats New
Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Whats New
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

Whats New
Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Whats New
KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+