Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya belanja pemerintah daerah untuk beragam bantuan sosial yang masuk klaster perlindungan sosial.

Bendahara Negara ini kecewa karena belanja pemda juga memiliki peranan penting.

Harusnya pemda memanfaatkan anggaran yang sebagian besar ditransfer oleh pemerintah pusat untuk beragam bantuan sosial kepada warganya.

"Ini sangat disayangkan karena daerah juga tetap memiliki peranan penting. Karena tadi belanja pusat naik untuk bansos, tetapi belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menegaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja tersebut.

Hingga Agustus 2021, belanja perlindungan sosial pemda baru mencapai Rp 5,86 triliun atau -27,4 persen dari Rp 8,07 triliun di tahun 2020.

Meski anggaran perlindungan sosial di pemda tidak sebesar pemerintah pusat, setidaknya tetap ada anggaran untuk belanja bansos.

"Ini salah satu yang kita dorong dalam rapat koordinasi karena pemda dalam APBD meskipun dananya tidak sebesar pemerintah pusat, tetapi mereka memiliki anggaran. Harusnya itu digunakan untuk membantu masyarakat, terutama dalam situasi yang luar biasa berat," ucap Sri Mulyani.

Akibat macetnya penyaluran, simpanan pemda di perbankan kembali menumpuk. Jumlahnya naik dari Rp 173,7 triliun pada Juli 2021 menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021.

Padahal, pemerintah sudah mewajibkan pemda membangun pos anggaran Covid-19 di setiap komponen TKDD.

Sebanyak 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Begitu pula pada komponen Dana Desa dan DID.

Sayangnya, realisasi DAU/DBH khusus untuk penanganan Covid-19 baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun, tetapi baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun.

Adapun penyaluran dana khusus Covid-19 dari komponen DID baru Rp 3,3 triliun dari Rp 5,9 triliun yang teralokasi.

Sementara realisasi pada komponen Dana Desa baru Rp 5,8 triliun dari total transfer Rp 43,3 triliun.

"Jadi ini kelihatan pemda penggunaan DAU dan DBH masih relatif rendah untuk penanganan Covid-19. Ini masih bisa dikejar dan kita harap bisa memberi dampak yang lebih bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.