Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa pemerintah daerah (pemda) dengan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 yang masih rendah.

Salah satu provinsi yang disorot bendahara negara ini adalah Provinsi Banten.

Provinsi Banten menjadi provinsi dengan selisih pendapatan dan realisasi belanja yang tinggi sebesar 19,7 persen.

Artinya, dana yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke provinsi itu justru lambat dibelanjakan.

"Realisasi APBD sampai Agustus ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar namun belanjanya masih rendah. Di kota Banten itu, di mana transfer sudah cukup besar namun belanjanya masih jauh lebih rendah," kata kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Berbanding terbalik dengan Banten, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan progres belanja paling cepat. Selisih pendapatan dan realisasi belanja di provinsi ini -0,63 persen.

Jawa Tengah merupakan satu-satunya wilayah dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatannya.

"Ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dengan belanja mendekati yang mereka belanjakan. Jawa Tengah adalah satu provinsi yang ditransfer dan langsung dibelanjakan. Ini berarti masyarakat langsung menerima (manfaatnya)," tutur Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lebih lanjut menjelaskan, mayoritas belanja pemda lebih rendah dibanding pendapatan yang ditransfer pemerintah pusat.

Wajar saja, simpanan pemda di perbankan kembali menumpuk. Jumlahnya naik dari Rp 173,7 triliun pada Juli 2021 menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021.

Padahal, pemerintah sudah mewajibkan pemda membangun pos anggaran Covid-19 di setiap komponen TKDD.

Sebanyak 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Begitu pula pada komponen Dana Desa dan DID.

Sayangnya, realisasi DAU/DBH khusus untuk penanganan Covid-19 baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun.

Adapun penyaluran dana khusus Covid-19 dari komponen DID baru Rp 3,3 triliun dari Rp 5,9 triliun yang teralokasi.

Sementara realisasi pada komponen Dana Desa baru Rp 5,8 triliun dari total transfer Rp 43,3 triliun.

"Jadi bayangkan, saat transfer sudah kita mintakan tata kelola dengan syarat salur, mereka pun tidak langsung membelanjakan. Sampai akhir Agustus jumlah belanja masih di bawah yang mereka terima," pungkas Sri Mulyani.