Sri Mulyani: Devisa Sektor Pariwisata Sama Besarnya dengan Devisa Kelapa Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh stakeholder bersama-sama menggeliatkan sektor pariwisata.

Sebab, devisa dari sektor ini sama besarnya dengan devisa dari ekspor komoditas unggulan Indonesia, baik batubara atau kelapa sawit.

"Ayo kita bersama-sama karena sektor pariwisata adalah sektor yang bahkan sebelum Covid-19 pernah ingin menunjukkan sebagai sektor yang bisa men-generate devisa yang sama besarnya seperti yang dilakukan oleh komoditas," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Parekraf, Senin (27/9/2021).

Bendahara negara mengungkapkan, devisa yang sama besarnya dengan sektor komoditas tersebut sempat hampir terwujud sebelum pariwisata terdampak pandemi Covid-19.

Untuk itu, penanganan pandemi Covid-19 menjadi prioritas pemerintah untuk menggeliatkan kembali sektor yang mati suri tersebut.

Menurut dia, para wisatawan asing ataupun nasional akan kembali berkunjung bila tempat wisata yang dikunjunginya aman, nyaman, dan tidak membawa risiko penularan virus kepada keluarga.

"Turis pasti tidak akan kembali melakukan kegiatan tourism sebelum mereka mendapat kepastian bahwa mereka bisa menuju kepada destinasi pariwisata secara aman dan nyaman. Maka ini yang jadi fokus utama tapi tidak berarti kami abai terhadap pandemi," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini momentum yang tepat untuk memulihkan sektor pariwisata mengingat seluruh dunia juga melakukan hal yang sama, yakni menarik minat turis untuk berwisata.

Pemerintah sudah memberikan insentif kepada sektor pariwisata.

Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 7,67 triliun untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, ekowisata, dan pelatihan SDM pariwisata.

Apalagi pandemi Covid-19 varian Delta mampu diatasi dari puncaknya di bulan Juni 2021.

"Kami melalui anggaran siap untuk mendukung agar sektor pariwisata di Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan bisa bangkit. Instrumen yang bisa kita gunakan dalam APBN dari mulai insentif pajak, bahkan pembayaran listrik abonemennya ditanggung pem, sampai dengan belanja melalui pusat dan daerah," pungkas Sri Mulyani.