Rights Issue, BRI Raup Rp 41 Triliun dari Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah menyelesaikan pengajuan penebusan rights issue menjadi saham pada 22 September 2021.

Hasilnya perseroan mampu meraup dana segar Rp 41 triliun dari investor publik.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, secara total BRI berhasil mendapatkan dana penuh sebesar Rp 96 triliun dari aksi korporasi rights issue, mencakup dana dari pemerintah dan investor publik.

Pemerintah diketahui telah melakukan eksekusi 16,1 miliar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada 13 September 2021 lalu, melalui inbreng saham Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp 54,77 triliun.

"Rights issue BRI berhasil mendapatkan dana dari publik Rp 41 triliun, full, jadi oversubscribe. Sehingga jumlah right issue penuh Rp 96 triliun," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (27/9//2021).

Ia mengatakan, pada pekan lalu rights issue BRI baru menghasilkan dana dari investor publik sebesar Rp 27 triliun, tetapi kini sudah mencapai target.

Menurut Tiko, sapaan akrabnya, rights issue BRI menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan menjadi kelima tebesar di Asia.

Hal ini sekaligus menunjukkan kalau pasar modal Indonesia masih sangat dilirik publik.

"Ini benar-benar satu momentum yang menunjukkan market Indonesia masih sangat dihargai sebagai market yang tumbuh positif, apalagi dengan konsep ultra mikro BRI," kata dia.

Sebelumnya, Tiko mengungkapkan, dari dana hasil rights issue akan meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BRI menjadi lebih dari 22 persen. Ia bilang, itu akan memberikan ruang untuk BRI tumbuh semakin agresif ke depannya.

Menurutnya, rights issue BRI menjadi aksi korporasi yang ditunggu oleh investor pasar modal, sebab menjadi rights issue terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Sehingga diyakini menjadi angin segar bagi pasar modal Indonesia.

"Secara total ini merupakan rights issue terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini sudah ditunggu lama, karena transaksi BUMN selama ini kecil-kecil, kebanyakan dari anak usaha. Jadi ini yang besar, semoga ini bisa jadi angin segar di pasar modal kita," kata Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).